ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menggelar rapat bersama PT Pos Indonesia, Rabu 7 September 2022. Tampak dalam rapat, antara lain, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Kepulauan Anambas.
“Saya berharap dalam rapat ini menghasilkan kesiapan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantalan sosial, pengalihan subsidi, serta kompensasi BBM di Kepulauan Anambas. Pasalnya, penyaluran bantalan sosial ini harus tepat sasaran,” kata Abdul Haris.
Tidak lupa, ia mengingatkan PT Pos Indonesia agar segera melengkapi data-data sasaran masyarakat penerima bantalan sosial, demi mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran. Sebab anggaran kompensasi akibat kenaikan BBM harus disalurkan bagi masyarakat berhak menerima.
“Kita ingin dalam penyaluran tidak salah sasaran. Kasihan masyarakat yang berhak tapi tidak menerima bantuan. Jadi kita harus benar-benar selektif menyalurkannya,” kata Haris.
Kepala Dinsos P3APMD Kepulauan Anambas Usman menuturkan, sebelumnya ada 3.318 Kartu Keluarga tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Namun bantuan dikirim pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia sebanyak 1.325 Kartu Keluarga. Sehingga pihaknya harus merevisi kembali, supaya penyaluran bantalan sosial sesuai data dikirim.
“Data tercatat itu bisa saja bertambah atau bisa berkurang, jadi kami tidak bisa tetapkan. Oleh karena itu, kami akan melakukan revisi kembali terkait data KPM Kepulauan Anambas,” katanya.
Pjs Kepala PT Pos Indonesia Kepulauan Anambas Joko Permadi mengatakan, pihaknya sudah siap untuk data-data dibutuhkan, meskipun saat ini tengah menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
“Setelah ditransfer pemerintah pusat, kami akan segera salurkan. Supaya bantalan sosial atas kenaikan BBM bisa diterima pada masyarakat yang berhak,” kata Joko mengakhiri. (*andriano)
