DUDUK di belakang meja ruang kerja pribadi, penuh berkas – berkas penting, Abdul Hamid Rizal terlihat sibuk, Ahad pagi 8 Juli 2018. Satu persatu berkas – berkas penting, Bupati Natuna Periode 2016 – 2021 itu, harus tandatangan.
Terlihat Hamid ingin cepat selesaikan pekerjaan, kemungkinan berkas – berkas itu diperlukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah-nya. “Kerja rutin, ketika di kantor, atau pun di rumah,” terang Hamid. “Bangun subuh hal biasa, habis sholat, masuk ruang kerja, langsung eksen.”
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kepulauan Riau (Kepri) itu, tak menyangkal harus selalu dinas luar, demi memacu pergerakan pembangunan daerah. Sebagai daerah kepulauan perbatasan, pembangunan Natuna memerlukan tenaga dan dana ekstra.
“Sebagai pemimpin di ujung utara Indonesia, saya tak boleh malas berkunjung ke kantor Kementerian,” kata Hamid. “Saya harus lobi Kementerian, supaya mereka peduli pada Natuna, dan silahkan OPD tindaklanjuti.”
Bagaimana kelanjutan wawancara khusus wartawan kabarterkini.co.id Andi Surya dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizaldi rumah pribadinya, Jalan Ranai Darat. Wawancara khusus mengalir, dengan kata – kata lugas terucap dari pemimpin kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini. Petikannya:
Cukup banyak berkas harus di tandatangan?
Ya, cukup banyak. Tapi sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin di pilih masyarakat. Tak siap tandatangan di kantor, saya bawa pulang. Kerjakan di rumah.
Tiada hari tanpa bekerja, termasuk hari libur?
Saya seorang pekerja, tak suka menunda – nunda. Biasa bangun subuh, sholat, lalu kerja. Tak masalah, di mana saya harus kerja. Jika ingin membangun Natuna, kita perlu kerja ekstra. Di kantor, di rumah atau luar daerah.
Maksud luar daerah?
Begini. Geografis kabupaten ini sangat berbeda dengan kabupaten lain di Kepri. Geografis Natuna, persis seperti Kabupaten Kepulauan Anambas.
Antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, terpisah lautan lepas. Apalagi letaknya di ujung utara Indonesia.
Sehingga kabupaten ini, harus terus diusahakan terkenal secara nasional. Kalau perlu, Natuna di kenal hingga mancanegara.
Cara mengenalkan, kita jangan segan – segan berkunjung ke kantor Kementerian. Jadi saya harus bagi jadwal kerja di kantor, dan kunjungan kedinasan luar daerah.
Dua tahun lalu, sebulan Anda di lantik jadi Bupati Natuna, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Natuna. Apa hasil lobi dari kunjungan Anda?
Natuna memang mulai di kenal dua tahun lalu, dengan berbagai permasalahan sengketa Laut Cina Selatan. Sehingga Natuna diperhatikan pemerintah pusat.
Lalu, saya pun di lantik dua tahun lalu, selalu terus bergerak ke pemerintahan pusat. Tadi sudah saya sampaikan, agar Natuna di kenal secara nasional.
Hasil kunjungan ke pemerintahan pusat, sudah beberapa kali Pak Presiden berkunjung ke Natuna. Menteri – menterinya, tak terhitung.
Kunjungan kedinasan luar daerah, saya berusaha melobi pemerintah pusat membangun Natuna. Sehingga saya tak segan – segan berkunjung ke kantor Kementerian. Saya lobi, agar Kementerian memperhatikan kabupaten perbatasan ini.
Natuna layak diperhatikan. Kabupaten ini kaya sumber daya minyak, gas, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Letaknya strategis, di tengah negara Asean.
Seandai mendapat perhatian lebih, Natuna bisa menjadi kota transit kapal dan pesawat mancanegara. Natuna akan maju. Masyarakat akan makmur.
Negara diuntungkan. Natuna, bakal menjadi kabupaten penyumbang keuangan baru bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Kota transit laut dan udara, harus segera di bangun pelabuhan dan bandara internasional?
Jelas harus di bangun, Pelabuhan Samudera dan Bandara Internasional. Termasuk, kilang pengolahan migas di darat, serta pembangunan infrastruktur pariwisata. Kelak, Natuna bukan hanya sebagai kota transit, bakal menjadi kota industri dan pariwisata.
Infrastruktur perikanan juga, salah satu penggerak pembangunan Natuna?
Infrastruktur perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah bangun di Selat Lampa. Namanya, Pelabuhan Perikanan Terpadu.
Artinya, Natuna bakal menjadi kota industri dan pariwisata. Salah satu kota penyumbang keuangan baru bagi pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus cepat membangunnya, jika ingin semua itu terwujud.
Agar pemerintah pusat mudah membangun, Natuna harus segera menjadi provinsi khusus?
Benar. Provinsi khusus. Konsep ini, telah saya rencanakan sejak 2005. Kala itu, saya menjadi Bupati-nya.
Jadi belasan tahun lalu, konsep provinsi telah saya bukukan. Ini buku – bukunya. Buku kajian pemekaran provinsi Natuna dari 2005 hingga 2017.
2015, dalam buku kajian, namanya masih Otonomi Khusus Provinsi Natuna. 2018, saya usul Otonomi Khusus Provinsi Natuna – Anambas.
Nampaknya provinsi khusus bakal terwujud, dengan di gesa pembangunan pertahanan di kabupaten ini?
Salah satu alasan Natuna harus menjadi sebuah provinsi baru. Seandai pertahanan di jabat jenderal bintang satu, Natuna tak mungkin kabupaten. Alias, kelasnya harus Gubernur.
Kajian pemekaran telah terkonsep dengan matang?
Saya tak pernah main – main dalam perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Natuna – Anambas. Saya terus melobi pemerintah pusat, dengan konsep-konsep pembangunannya.
Saya ingin Natuna maju. Masyarakatnya sejahtera. Tak ada jalan lain. Saya harus rajin berkunjung ke pemerintahan pusat. Saya pun menegaskan kepada Kepala OPD Natuna, jangan segan berkunjung ke kantor Kementerian.
Ambil dana pemerintah pusat sebanyak-banyaknya. Agar Natuna, cepat berkembang pembangunannya. Jadi membangun, kita jangan fokus hanya mengandalkan anggaran daerah.***
