Bupati Natuna Hadiri GTRA Summit 2023 di Karimun

0
1227
BUPATI Natuna Wan Siswandi saat bersama Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto

KARIMUN, KABARTERKINI.co.id – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Hotel Aston, Karimun. GTRA Summit 2023, bertema “Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat” di kabupaten kepulauan itu, dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto, Rabu 30 Agustus 2023.

Selain Wan Siswandi, dalam acara tampak dihadiri, antara lain, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar serta Bupati Karimun Aunur Rafiq.

“GTRA Summit merupakan momen bagi Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah untuk bersatu dalam menyelesaikan berbagai persoalan lahan. Semua itu, demi memberikan kepastian hukum atas tanah mesyarakat,” sambutan Airlangga Hartanto.

“Dengan kata lain, GTRA Summit harus bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan,” kata Ketua Tim Reforma Agraria Nasional itu, lagi.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutan mengatakan, GTRA Summit adalah wadah mengimplementasikan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Otomatis menjadi wadah bagi Kementerian, Lembaga dan seluruh lintas sektoral, untuk bahu membahu merumuskan satu kebijakan, menyelesaikan persoalan agraria di seluruh wilayah Indonesia.

“Saat pelaksanaan reforma agraria di Wakatobi 2022 lalu, Pak Presiden RI Joko Widodo dengan tegas mengatakan, tidak akan menolerir terjadinya kerugian negara dan masyarakat. Yang disebabkan ego sektoral, ego lembaga dan bisa menghambat pelaksanaan Reforma Agraria,” kata Hadi Tjahjanto.

Indonesia, menurutnya, masih menghadapi sejumlah persoalan lahan, antara masyarakat dengan aset mlik negara, seperti di Purworejo, Blora hingga penguasaan aset milik KAI, TNI serta Pelindo.

“Sedangkan persoalan lahan masyarakat dengan kawasan hutan, saat ini sudah kita redistribusi 1,6 juta atau 37 persen dari 4,1 juta hektar yang harus diselesaikan,” kata mantan Panglima TNI itu, mengakhiri. (*budi)

Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini