Izin Tiongkok, Kapal Asing Masuk Wilayah Laut China Selatan

NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Republik Rakyat China telah membuat undang-undang baru. Dalam undang-undang baru itu, kapal asing, baik militer maupun komersial harus tunduk pada pengawasan Tiongkok di perairan teritorial mereka, seperti Laut Cina Selatan disengketakan, Laut Cina Timur dan Selat Taiwan.

Dilansir dari indianexpress.com, undang-undang baru itu dirancang mengontrol masuknya kapal asing, disebut Beijing sebagai “Perairan Teritorial China.” Langkah ini diperkirakan akan memiliki konsekuensi luas perjalanan kapal, baik komersial maupun militer di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur dan Selat Taiwan.

Mengutip Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, operator kapal selam, kapal nuklir, kapal membawa bahan radioaktif, kapal membawa minyak curah, bahan kimia, gas cair dan zat beracun serta bahan berbahaya lainnya diminta melaporkan tentang kunjungan mereka ke perairan teritorial Tiongkok.

Kapal-kapal “membahayakan keselamatan lalu lintas Maritim China” diminta melaporkan nama mereka, tanda panggil, posisi saat ini dan pelabuhan panggilan berikutnya serta perkiraan waktu kedatangan. Nama barang berbahaya diangkut kapal dan bobot mati kargo.

Dr. Monika Chansoria, Senior Fellow di Japan Institute of International Affairs (JIIA) di Tokyo menyebut langkah itu sebagai tindak lanjut dari serangkaian keputusan telah meningkatkan taruhan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan sejak 2020.

Mengacu pada undang-undang 2021 yang memberi wewenang kepada Penjaga Pantai China untuk menggunakan senjata di kapal asing dan menghancurkan struktur ekonomi di daerah yang disengketakan. Chansoria mengatakan penjaga pantai negara itu sekarang menjadi “organisasi semi-militer yang berada di bawah Pembebasan Rakyat Angkatan Darat rantai komando.

“Semua pernyataan ini sangat mengkhawatirkan, karena meningkatkan risiko kemungkinan salah perhitungan, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan secara keseluruhan di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan di seberang Selat Taiwan,” kata Chansoria di wawancara via email.

Sementara Laut Cina Selatan, terletak di antara Cina, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia dan Vietnam, memiliki kepentingan ekonomi besar secara global. Hampir sepertiga dari pelayaran dunia melewati jalur itu, dan kaya sumber perikanan.

Laut Cina Selatan memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan India dengan Jepang, Korea Selatan dan negara- negara ASEAN dan membantu dalam pengadaan pasokan energi efisien. Bahkan, Kementerian Luar Negeri memperkirakan lebih dari 55 persen perdagangan India melewati Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

India juga terlibat dalam eksplorasi minyak dan gas di blok lepas pantai di pinggiran Laut, yang telah menyebabkan kebuntuan dengan otoritas China. Di bawah peta “sembilan garis putus-putus”, China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya.

Klaim ini ditentang tetangganya di kawasan itu dan Amerika Serikat. Meskipun tidak memiliki klaim di Laut, mendukung negara-negara yang lebih kecil dalam perang melawan penjangkauan China. Kedua negara berdebat tentang masalah ini pada pertemuan PBB tentang Keamanan Maritim.

AS mengatakan, mereka telah melihat “tindakan provokatif memajukan klaim maritim melanggar hukum.” China membalas bahwa AS telah “secara sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke wilayah Laut Cina Selatan sebagai provokasi”. (*red)