Kabarterkini.co.id, Natuna – Ketua DPRD Natuna Andes Putra memimpin rapat dengar pendapat, antara Tim 9 dengan DPRD Natuna. Rapat dengar pendapat, permintaan Tim 9, sebuah forum penggerak perjuangan Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan Natuna, atau Otonomi Khusus Provinsi Pulau Tujuh berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Jumat siang 28 Februari 2020.
“Saya minta rekan-rekan anggota DPRD Natuna memberikan pendapat atau masukan dalam rapat dengar pendapat ini,” kata Andes. “Agar kita semua, dapat mencari jalan keluar terbaik, demi perjuangan provinsi khusus.”
Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar dalam pendapat mengatakan, wacana pembentukan Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan Natuna atau Otonomi Khusus Pulau Tujuh, pernah diucapkan Almarhum Imalko (Wakil Bupati Natuna 2011-2016-red). Kala itu, Almarhum berkeinginan memekarkan Kota Ranai, menjawab usulan pemekaran Kabupaten Natuna Barat dan Kabupaten Natuna Selatan.
Namun dalam perjalanan, Kabupaten Natuna Barat dan Kabupaten Natuna Selatan, berkas usulan masuk ke pemerintahan pusat. Kota Ranai, belum diketahui, apa kendalanya.
“Seandai satu kota, dan dua kabupaten itu, berjalan selaras,” kata Wan Aris. “Saya yakin, perjalanan usulan pembentukan provinsi khusus, sedikit mudah.”
Tidak lupa, politisi Partai Nasdem Natuna itu, menyarankan Tim 9 berkoordinasi dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Setahunya, Bupati mempunyai buku kajian akademis tentang provinsi khusus. Pelajari buku kajian itu, apakah memenuhi syarat, Natuna menjadi provinsi.
“Kalau Tim 9 ini sudah mempunyai badan hukum, segera ambil langkah serius perjuangan pembentuk provinsi khusus,” sarannya. “Tadi pemaparan anggota DPRD Kepulauan Riau Hadi Candra di catat, sebagai penyemangat dalam perjuangan.”
Sebelumnya, Hadi Candra, salah satu anggota Tim 9, memaparkan alasan perjuangan pembentukan Natuna menjadi provinsi khusus. Dari pemaparan Ketua Umum Badan Perjuangan Kabupaten Natuna Selatan itu, tercetus beberapa peluang, Natuna menjadi provinsi khusus.
“Kemarin saya sempat reses dengan Pak Ilyas Sabli (anggota DPRD Kepri). Beliau mengatakan, perjuangan provinsi khusus, penuh nuansa Pilkada 2020,” kata Wan Aris.
“Jadi saya melihat masih ada pro kontra antar tokoh kabupaten perbatasan ini, tentang perjuangan provinsi khusus,” katanya lagi, sambil menambahkan, ibaratnya, Hadi Chandra lambung bola, Ilyas Sabli mematahkannya.
Anggota DPRD Natuna Henri FN pernah menyarankan dalam pergerakan, Tim 9 harus terus berkoordinasi dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Sebab, selama ini, hanya Bupati bergerak sendiri. Padahal perjuangan ini, bukan sebentar.
“Saya harap dalam pergerakan Tim 9 harus merangkul semua tokoh masyarakat dari berbagai suku telah lama tinggal di Natuna,” kata Jack, biasa disapa. “Agar pergerakan semakin mantap, ketika berjuang ke pemerintah pusat.”
Anggota DPRD Natuna Eri Marka merasa proposal pembentukan provinsi khusus ditangan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal belum ada kajian akademis. Mengingat, selama ini, ia belum pernah mendengar penganggaran dana kajian itu.
“Sementara dalam pergerakan perjuangan, cukup Natuna berjalan sendiri. Tidak perlu melibatkan saudara kita dari Anambas,” saran politisi Partai Golkar Natuna itu. “Kita undang Pak Bupati, karena perjuangan tetap perlu anggaran.”
Anggota DPRD Natuna Baharuddin mengatakan, perjuangan provinsi khusus, merupakan mimpi harus segera diwujudkan. Namun perjuangan sebuah provinsi baru, tidak mudah. Terserah namanya, mau provinsi khusus pertahanan atau provinsi khusus maritim. Yang pasti harus terus diperjuangkan.
“Terus terang, saya salut perjuangan saudara kita Anambas, ketika ingin menjadi kabupaten,” ungkap Bahar. “Banyak rintangan menghalang, tapi mereka mampu hadapi bersama.”
Oleh karena itu, ia merasa Natuna, perlu mencontoh Anambas, masyarakatnya gigih berjuang. Sehingga terwujud Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kalau Pak Hadi Candra mau turun tangan, saya yakin perjuangan ini tidak sia-sia,” terang Bahar. “Pak Hadi Candra ini, anggota DPRD provinsi, jelas dekat dengan pemerintahan pusat.”
Sebagai pemimpin rapat, Andes Putra mempertanyakan, apakah Tim 9 telah mendapat mandat seluruh masyarakat Natuna, dari kabupaten hingga kecamatan. Lalu, apa dasar atau landasan perjuangan, agar tidak menjadi kendala suatu hari nanti.
“Dasar atau landasan perjuangan dari hasil rembug, antara STAI dengan sejumlah tokoh masyarakat,” kata Ketua Tim 9 Natuna Umar Natuna. “Dalam rembug itu, hadir 125 tokoh pemuda dan masyarakat.”
Namun Umar Natuna ingin jelaskan, Tim 9 bekerja hanya sampai terbentuk Badan Perjuangan Provinsi Khusus. Artinya, sampai terselenggara Musyawarah Besar pembentukan Badan Perjuangan.
“Jadi, setelah Mubes, kita percayakan pada Badan Perjuangan bergerak,” kata Umar. “Badan Perjuangan itu, forum sah mengambil langkah-langkah selanjutnya.”
Rapat dengar pendapat pembentukan provinsi khusus terus berlanjut. Mereka tidak mempersoalkan, apapun nama provinsi, yang penting terus berjuang. Tinggal masyarakat memilih, apa namanya, Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan Natuna atau Otonomi Khusus Provinsi Pulau Tujuh. (*andy surya)
