NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi tidak berkenan, kunjungan kerjanya ke Natuna diliput awak media, Kamis 8 Februari 2024. Padahal diduga kuat, kunker di kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini, menggunakan uang negara.
“Kita heran, kunjungan sekelas Menteri di kabupaten paling ujung utara Indonesia ini, tidak boleh diliput awak media,” kata Ketua Umum Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) Roy Sianipar.
Sebagai kabupaten berada di ujung utara Indonesia, sambung wartawan senior itu, banyak persoalan harus di dengar Menhub sebagai perpanjangan tangan Presiden RI Joko Widodo. Persoalan tentang harga tiket pesawat, pembangunan Pelabuhan Samudera, Pelabuhan Perikanan dan lainnya.
“Natuna ini merupakan daerah perbatasan diapit sejumlah negara tetangga. Jadi perlu pengembangan dan percepatan pembangunan, sesuai instruksi Pak Presiden Jokowi,” kata Roy.
Presiden Jokowi beberapa kali berkunjung, menurutnya, telah menetapkan lima sektor pembangunan di Natuna, yakni: sektor minyak dan gas, perikanan, pariwisata, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
“Setiap Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna, tetap menghargai peran media massa. Yang kita heran, hanya sekelas Menteri alias pembantu Pak Presiden, melarang awak media meliput kunkernya ke Natuna, ada apa?” kata Roy.
Jika kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi tidak bisa diliput awak media, ia mengingatkan, jangan salahkan banyak persepsi negatif ditengah masyarakat. Apalagi hanya hitungan hari, akan dilaksanakan Pemilu Serentak 2024.
“Sekali lagi, saya menyayangkan, kenapa kunjungan Pak Menhub ke Natuna tidak boleh diliput awak media. Padahal salah satu agenda kunjungan, hanya meninjau Pelabuhan Selat Lampa dan bukan rahasia,” kata Roy mengakhiri. (*andi surya)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
