NATUNA, KABARTERKINI.co id – Lapor Presiden Joko Widodo, Rp100 miliar lebih dana tunda salur Natuna belum dikucurkan Kementerian Keuangan RI. Otomatis roda pemulihan ekonomi di kabupaten kepulauan perbatasan ditengah negara Asean ini, pasca pandemi Covid-19, berjalan ditempat.
Padahal, sebelumnya, Presiden Jokowi -biasa disapa- ingin mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Jadi setiap Kementerian/Lembaga harus berkonsentrasi mempercepat realisasinya.
“Saya minta Pak Mendagri (Tito Karnavian) kembali memperhatikan daerah dengan serapan APBD masih rendah. Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 November kemarin.
Namun ternyata, pernyataan Kepala Negara itu bagai angin lalu. Mengingat kabupaten yang hanya menghandalkan dana pusat, karena minim pendapatan daerah itu, belum mendapatkan seluruhnya dana tunda salur. Lalu, bagaimana merealisasikan anggaran akhir 2021?
“Ya benar, dana tunda salur Natuna Rp100 milyar lebih belum dikucurkan pemerintah pusat,” kata Bupati Natuna Wan Siswandi pada sejumlah awak media usai melaksanakan pengesahan APBD Natuna 2022 di Kantor DPRD Natuna, Selasa 30 November 2021.
Karena akhir tahun tidak lama lagi, Wan Sis -biasa disapa- bersama bagian keuangan daerah berencana segera berangkat ke Kantor Kemenkeu di Jakarta. Untuk meminta kejelasan dana tunda salur yang masih tersendat itu.
“Saya upayakan dana tunda salur segera dikucurkan pemerintah pusat. Karena harus melunasi sejumlah hutang piutang dengan pihak ketiga, yang telah melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN,” kata Wan Sis. (*andi surya)
