NATUNA LOBI, BATAM DAPAT GAS, GUBERNUR MINTA SAMBUNG KARIMUN

0
481

kabarterkini.co.id, NATUNA – “Natuna lobi, Batam dapat gas, kini Gubernur minta sambung ke Karimun,” kata Tokoh Pemuda Natuna Hermanto menceritakan awal mula lobi Pemerintah Kabupaten Natuna, agar Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berkenan menyambung pipa gas Natuna di bawah laut yang menuju Singapura di sambung ke Natuna. Namun lobi dilakukan empat tahun lalu atau pada 2013 itu, malahan Batam dapat, kini Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun minta disambung ke Tanjungbalai Karimun. “Lalu pemilik ladang minyak dan gas dapat apa?” kata Hermanto lagi kepada Info Nusantara di kedai kopi Ranai Square, Rabu sore 29 Maret 2017.

Seharusnya, kata Pak Haji -sapaan akrabnya- Gubernur Kepri memprioritaskan usulan penyambungan pipa gas dari Batam ke Natuna, baru ke Karimun. Karena kabupaten di tengah Negara Asean ini sangat membutuhkan bahan bakar gas untuk penerangan dan lainnya. “Dulu, jika lobi kita berhasil, sudah ada perusahaan berani jamin membangun mesin listrik berbahan bakar gas untuk menerangi seluruh wilayah Natuna,” tegasnya. “Malahan perusahaan itu berjanji, masyarakat tidak perlu bayar listrik setiap bulan, alias gratis.”

Lalu, dari mana perusahaan mendapat keuntungan dalam mengelola gasnya? Menurut Pak Haji, keuntungan diperoleh perusahaan, dari sisa pemakaian gas. Sisa gas tidak terpakai, bisa di jual atau dipergunakan untuk yang lain. “Jadi dengan adanya berita ini, saya minta Gubernur Kepri prioritaskan penyambungan gas bawah laut itu ke Natuna,” katanya. “Sebab Natuna sangat membutuhkannya.”

Sebenarnya Pak Haji tidak mau mengungkit cerita lama, bagaimana Gubernur Kepri yang lama (almarhum HM Sani) kurang mendukung lobi penyambungan gas Natuna ke daerah pemilik ladang migas. Tapi mengingat Gubernur Kepri baru, Nurdin ingin menyambung gasnya ke Karimun, membuat Pak Haji terkenang kembali cerita lama itu. “Almarhum Pak Sani mengatakan, sulit menyambung gas bawah laut itu ke Natuna, sebab tidak ada alat model T,” kata Ketua Front Pembela Islam Natuna itu. “Anehnya, tidak lama berselang, Batam bisa di pasang.”

Idris Sardi -rekan Pak Haji- menyarankan permasalahan penyambung gas pernah di lobi empat tahun lalu itu, disampaikan juga kepada Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Agar Natuna dapat melobi kembali ke Kementerian ESDM. “Saya setuju saran itu, kita harus koordinasi dengan Pak Bupati,” timpal Pak Haji. “Sebab lobi empat tahun lalu, saya bersama Bupati lama, Ilyas Sabli.”

Hadir juga dalam lobi di Jakarta itu, kata Pak Haji, Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail dan beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah Natuna. Sedangkan Pak Haji mewakili Perusahaan Daerah Natuna. “Saya rasa dokumen pertemuan lobi, masih dipegang Kartubi, mantan Direktur Utama Perusda Natuna,” kata Pak Haji. “Coba saya minta salinannya, dan kita sampaikan ke Pak Hamid Rizal,” katanya lagi, sambil menambahkan, dalam lobi itu, bukan pribadi Ilyas Sabli dan Imalko Ismail, melainkan jabatan mereka. Jadi ketika Bupati baru terpilih, wajar meneruskannya. “Saya rasa Pak Hamid pasti merespon dengan lobi pernah dilakukan pejabat sebelumnya,” kata Idris. “Apalagi lobi itu demi kepentingan masyarakat dan daerah.”

Sementara, Pak Haji menceritakan lobi penyambungan gas untuk menindaklanjuti tentang kabar Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta Kementerian ESDM, Ignatiyus Jonan memberi izin menyambungkan pipa gas Natuna bawah laut menuju Singapura, disambung ke Batam, agar kembali disambung ke Karimun. ”Tanggal 21 Maret nanti Pak Menteri, saya undang secara khusus ke Karimun. Nanti Pak Menteri bisa lihat, betapa potensi investasi di sana sangat besar. Apalagi kalau ada gas, makin besar potensi investasinya,” ungkap Nurdin saat rapat bersama Menteri ESDM tentang Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran di Kementerian ESDM Jakarta (Tanjungpinang Pos, Kamis 16 Maret 2017).

Nurdin mengungkapkan sangat sulit membangun daerah, jika masalah kekurangan listrik dan gas tidak teratasi. Berbagai komitmen dibuat hanya sebatas di atas kertas, tidak ada gunanya. Maka Nurdin sangat bersemangat ketika Menteri Jonan menyetujui datang ke Kepri melihat kondisi di lapangan. ”Nanti kita siapkan kapal besar dan roti prata khas Melayu untuk Pak Menteri. Yang penting rencana pemasangan pipa gas itu harus segera terealisasi pada 2017 ini. Kami pemerintah provinsi siap mendorong dan mendukung apapun kebijakan akan dibuat Pak Menteri untuk pembangunan pipa gas itu,” tegas Nurdin.

Undangan Nurdin langsung disetujui Menteri Jonan. Bahkan Jonan meminta laporan lengkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja terhadap realisasi rencana penyambungan pipa gas dari ke Karimun. ”Siap Pak Gubernur. Nanti saya datang ke Karimun melihat langsung potensi investasinya dan realisasi penyambungan pipa gas dari Pulau Pemping (Batam),” kata Jonan.
Pada kesempatan yang sama IGN Wiratmaja menyebutkan rencana pembangunan pipa gas ke Karimun sudah ada progress. Dirjen Migas itu sudah memerintahkan PGN untuk melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan pipanya. Hasilnya sudah masuk untuk rencana pemasangan sepanjang kurang lebih 45 Km. ”Semoga bisa direalisasikan pada 2017 ini Pak Gubernur. Dan besok kita lihat langsung ke lapangan,” jelas Wiratmaja.

Namun usulan itu, mendapat penolakan sejumlah masyarakat Natuna, Pak Haji Hermanto dan Idris Sardi, diantaranya. “Kita minta Pak Gubernur harus prioritaskan penyambungan gas itu ke Natuna,” kata Pak Haji. “Sebab kita dulu yang lobi, dan juga pemilik ladang migas di wilayah Kepri ini.” Sementara, Idris siap melakukan aksi demontrasi, jika usulan ini tidak mendapat tanggapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. “Kita tidak hanya demo di Natuna,” tegas lelaki terkenal vokal itu. “Kita siap juga demo di Kota Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepri.” (*andi surya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here