ASAHAN, KABARTERKINI.co.id – Demi mendukung pengelolaan bertransaksi, Pemerintah Kabupaten Asahan bersama PT. Bank Sumut Kantor Cabang Kisaran melaksanakan sosialisasi penerapan Cash Management System (CMS) bagi para OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Acara sosialisasi berlangsung di aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa 9 Maret 2021.
Tim Divisi Dana dan Jasa kantor Pusat Bank Sumut Sabar Ginting dalam sambutan mengatakan, peluncuran aplikasi CMS bagi pemerintah daerah untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan perbankan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berbasis non tunai.
Dengan penggunaan aplikasi CMS ini diharap akan membantu Pemkab Asahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami sangat berterimakasih kepada Pemkab Asahan, karena tetap memberikan kepercayaan kepada Bank Sumut dalam pengelolaan dan transaksi keuangan daerah,” kata Sabar.
Pj. Sekretaris Daerah Asahan H. John Hardi Nasution menyampaikan, penerapan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1886/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah.
“Guna mewujudkan birokrasi pemerintah daerah akuntabel, efektif, efisien dan transparan, serta dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu berbasis Elektronik, dengan ini bersama Bank Sumut, kita adakan sosialisasi CMS OPD Online,” kata Jhon Hardi.
“Dengan sistem ini memberikan kemudahan bagi setiap OPD dalam pengolahan keuangan mandiri dan berbasis non tunai. Sehingga aplikasi CMS OPD dilaksanakan sesuai dengan High Level Meeting Pemkab Asahan dengan Bank Indonesia serta Bank Sumut beberapa waktu lalu,” katanya lagi.
Kadis Kominfo Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar dalam eksposnya menuturkan bahwa penggunaan aplikasi CMS menjadi salah satu pendukung visi dan misi Bupati Asahan, yakni menyelenggarakan tata kelola pemerintah efektif, inovatif, profesional dan akuntabel. Didalam 10 program prioritas Bupati Asahan, program pertama adalah “Digitalisasi Birokrasi”.
Selain itu Dayat juga menyampaikan, Presiden RI selalu menekankan agar transformasi digital dapat segera terwujud dalam proses bisnis pemerintahan. Strategi percepatan transformasi digital telah dituangkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni (SPBE).
“Manfaat penggunaan aplikasi ini adalah efisiensi waktu, biaya, administrasi dan tenaga, user friendly dan lengkap, akurasi data atau laporan keuangan dan monitoring kinerja keuangan, pengelolaan arus kas lebih mudah, cepat dan akurat, penguatan kontrol keuangan secara sistematis (tercatat dan terdokumentasi dengan baik). Sehingga memudahkan dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara real time,” pungkasnya. (*syahroel)
