Standar Perlindungan Profesi Wartawan

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers, salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat.

Perlindungan diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers.

Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media massa. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi pihak manapun. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.

Wartawan ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers berkaitan dengan kepentingan penugasannya.

Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak netral dan diberikan perlindungan hukum, sehingga dilarang di intimidasi, di sandera, di siksa, di aniaya, apalagi di bunuh. Dalam perkara menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili penanggungjawabnya.

Dalam kesaksian perkara menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan membuat berita melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum berlaku.

Jakarta, 25 April 2008

Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini disetujui dan ditandatangani sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008. Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi digelar Dewan Pers.

Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.