BATAM, KABARTERKINI.co.id — Fraksi-fraksi DPRD Batam menyatakan persetujuan atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Batam, Selasa 1 Juli 2025.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, dan dihadiri oleh 42 anggota. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda diajukan, termasuk Fraksi Partai NasDem yang melalui juru bicaranya, Putra, menyatakan persetujuan melanjutkan pembahasan.
Sementara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Surya Makmur Nasution, menilai kebijakan perubahan APBD 2025 menunjukkan arah positif, terutama karena fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mencermati arah belanja yang difokuskan untuk penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta penguatan infrastruktur pendukung iklim investasi. Ini kami apresiasi,” kata Surya.
Fraksi PKB juga menilai peningkatan belanja modal hingga 25 persen sebagai langkah progresif, namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam konteks itu, mereka menekankan pentingnya realisasi anggaran yang transparan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Sejumlah program dinilai berpihak pada masyarakat juga mendapat perhatian, seperti bantuan pinjaman modal Rp20 juta yang merupakan janji politik kepala daerah. Fraksi PKB berharap proses administrasinya tidak menyulitkan warga yang membutuhkan.
“Begitu juga bantuan lansia, kami menilai sangat tepat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Surya sambil menambahkan, di bidang ketenagakerjaan, Fraksi PKB mendorong realisasi program bursa kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran dan mempertemukan pencari kerja dengan industri.
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, fraksinya menyoroti potensi parkir tepi jalan yang belum tergarap maksimal. Berdasarkan data Banggar, dari 895 titik parkir, hanya menghasilkan Rp11 miliar dari potensi yang bisa mencapai Rp70 miliar. PKB pun mendorong dibentuknya satuan tugas khusus untuk menindak kebocoran di sektor tersebut.
Tidak hanya itu, PKB juga menyoroti piutang daerah sebesar Rp570 miliar yang perlu segera ditagih, serta mendesak Pemerintah Kota Batam menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Program seragam sekolah gratis turut menjadi perhatian. PKB menekankan pentingnya pelaksanaannya secara adil dan merata agar tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan hanya karena faktor ekonomi.
“Mengakhiri pandangan, Fraksi PKB menolak rencana kenaikan tarif listrik oleh PLN. Yang kami nilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat belum stabil,” kata Surya mengakhiri. (*red)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
