ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Anambas Aneng memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025. Tanggapan berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kepulauan Anambas, Kamis 24 Juli 2025.
“Sebelumnya, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada para pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Anambas,” tanggapan awal Aneng. “Atas digelarnya rapat paripurna Ranperda Perubahan APBD 2025.”
Sementara soal tanggapan akhir fraksi PPIR, pihaknya sepakat Perubahan APBD 2025 harus mengacu pada agenda prioritas yang tertuang dalam RKPD. Diantaranya, program pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan utang jangka pendek yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan publik,” kata Aneng. “Pembayarannya akan dilakukan secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.”
Sedangkan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP yang dinilai penting oleh fraksi sebagai penunjang semangat kerja ASN, menurutnya, tetap menjadi prioritas selama sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
“TPP dibayarkan tepat waktu dan proporsional diharapkan dapat mendukung daya beli ASN dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Aneng sambil menambahkan, Perubahan APBD 2025 ini, alokasi anggaran diutamakan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial bagi kelompok rentan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami juga terus mengarahkan belanja bantuan sosial agar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Aneng. “Kami pun akan terus meningkatkan PAD dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak, pengawasan dan perbaikan sistem pelaporan serta penagihan.”
Pandangan akhir Fraksi PNBKS, Anemg mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran konstruktif, serta menyatakan kesepakatan bahwa Perubahan APBD tidak boleh menjadi penambal kekeliruan perencanaan, melainkan bentuk adaptasi terhadap dinamika faktual, seperti belanja di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
“Jadi keseimbangan antara belanja infrastruktur dan sektor sosial sangat diperlukan,” kata Aneng. “Kami juga tengah membenahi sistem percepatan pengadaan serta distribusi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun.”
Menanggapi saran penataan transportasi laut dan distribusi tenaga kerja, ia menyatakan bahwa pemerintahannya tengah menyusun kebijakan yang adaptif, misalnya menyusun ulang kebutuhan SDM dan melakukan pemutakhiran data infrastruktur secara sistematis.
“Kami sangat merespon pandangan Fraksi PKAD terkait pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi potensi PAD,” kata Aneng. “Saat ini kami sedang memetakan potensi wilayah, khususnya di sektor perikanan, pariwisata dan migas.”
Akhir tanggapan, ia dan jajaran berkomitmen untuk mengoptimalkan pembiayaan dari pusat seperti DAK, DAU dan Dana Insentif Fiskal. Ia juga mengingatkan perlunya mengantisipasi fluktuasi pendapatan akibat dinamika nasional dan global. (“yady)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
