ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Kekayaan adat istiadat, bahasa, kesenian hingga kearifan lokal telah tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Otomatis menjadi perhatian serius DPRD Kepulauan Anambas.
Warisan budaya yang menjadi identitas daerah itu, wakil rakyat kabupaten kepulauan perbatasan ini menilai dibutuhkan perlindungan melalui landasan hukum yang kuat agar tidak tergerus perkembangan zaman.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kantor DPRD Kepulauan Anambas, Kamis 12 November 2026.
Anggota DPRD Kepulauan Anambas, Syamsil Umri dalam FGD menegaskan Ranperda tersebut tidak boleh hanya menjadi tumpukan dokumen atau sekadar regulasi formal. Lebih dari itu, aturan disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjaga, melindungi, sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah.
Menurutnya, Anambas memiliki warisan tradisi dan kebudayaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jati diri masyarakat. Namun, derasnya arus globalisasi dan perubahan zaman menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan budaya lokal. Jika tidak mendapat perhatian serius, bukan tidak mungkin warisan leluhur perlahan kehilangan tempat di tengah generasi muda.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Syamsil.
Ia menekankan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilakukan sekadar memenuhi prosedur pembentukan peraturan daerah. Kajian tersebut harus menggambarkan kondisi nyata, berbagai persoalan, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
Syamsil juga menyoroti pentingnya inventarisasi seluruh potensi objek pemajuan kebudayaan Anambas. Mulai dari adat istiadat, bahasa, tradisi, kesenian hingga berbagai kearifan lokal yang perlu dilindungi dan dilestarikan melalui keterlibatan pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Syamsil mengajak seluruh elemen agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses penyusunan regulasi. Tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat hingga para pelaku seni dan budaya diharapkan aktif memberikan pandangan serta masukan agar Ranperda yang dilahirkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Anambas.
Kepada tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji, ia berharap hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan mampu memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah.
Melalui FGD tersebut, DPRD berharap lahir kesamaan pemahaman dan komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya daerah. Sebab, kebudayaan bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan identitas yang harus tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi penerus.
Jangan sampai ketika generasi mendatang bertanya tentang adat dan budaya leluhurnya, yang tersisa hanya cerita tanpa lagi jejak tradisinya. (*Yady)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
