UMP Kepri 2027 Sekitar Rp4,22 Juta, Naik 9,02 Persen

0
239
GUBERNUR Kepri Ansar Ahmad (foto istimewa)

TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sekitar Rp4,22 juta atau tepatnya, Rp4.229.356. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp349.836 atau 9,02 persen, dibanding 2026 sebesar Rp3.879.520.

Penetapan kenaikan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Nomor 1232 Tahun 2026 pada 20 November 2026. Selain UMP, Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai ini naik sebesar Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan 2026 sebesar Rp3.902.096.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diky Wijaya, menjelaskan penetapan UMP dan UMSP 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha, kita melakukan kebijakan kenaikan UMP dan UMSP 2027,” kata Diky sambil menambahkan, sebelum ditetapkan Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam.

Dalam pembahasan yang berlangsung cukup alot dan sempat beberapa kali diskors, unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan tersebut mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5.977.587.

BACA JUGA :  Bersama BPKP Riau, Bupati Bengkalis Buka Resmi Asistensi IEPK 2026

Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.

Setelah melalui pembahasan dan mendengarkan berbagai masukan dari unsur pemerintah serta akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya mencapai kesepakatan menggunakan indeks alfa sebesar 0,75.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri 2027 kepada Gubernur untuk ditetapkan. Diky menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

FOTO Diskominfo Kepri

Dalam regulasi, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa yang sebelumnya berkisar 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0. Sementara itu, perhitungan upah minimum 2027 masih menggunakan formula sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Adapun Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.

Untuk UMSP Kepri Tahun 2027, pemerintah menetapkan 13 sektor, meningkat dibandingkan 2026 yang mencakup 11 sektor. Ketiga belas sektor itu meliputi industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, industri kimia dasar anorganik gas industri, industri kimia dasar anorganik pigmen, industri kimia dasar anorganik lainnya, serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

BACA JUGA :  Pemkab Asahan Ikut Peringatan HAN 2021 Secara Virtual

Selanjutnya, industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung, industri peralatan dan perlengkapan kapal, reparasi kapal dan bangunan terapung, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam cair, pengusahaan tenaga panas bumi, industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat (fabrikasi jacket/rig), serta pembangkitan tenaga listrik.

Diky menambahkan, keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja, dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan di Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepri juga mengharapkan seluruh pihak dapat memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepri. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Diky mengakhiri. (*Adv)

Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini