
NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Natuna Helmi Wahyuda menegaskan, tidak ada satu organisasi bergerak di bidang lingkungan hidup terdaftar di instansinya. Jika ada yang bergerak akhir-akhir ini pada bidang peduli lingkungan hidup, jelas ilegal atau tidak resmi.
“Kita tidak melarang masyarakat ingin membentuk atau membuat organisasi peduli lingkungan hidup. Tapi harus mendaftar sesuai aturan telah berlaku, seperti susunan pengurus, AD/ART dan sebagainya,” kata Wahyuda di Desa Sededap, Kecamatan Pulau Tiga, Senin 23 Mei 2022.
Setelah aturan telah siap, sambungnya, silahkan daftar ke Bakesbangpol Natuna. Agar organisasi itu, resmi bergerak demi kepentingan masyarakat atau lingkungan hidup Natuna.
“Sekali lagi saya tegaskan, organisasi masyarakat, bergerak di bidang apapun di Natuna, harus terdaftar di Bakesbangpol. Sehingga pergerakannya tidak dianggap ilegal atau tidak resmi,” kata Wahyuda sambil menambahkan, pihaknya akan coba mengecek kembali file kantor, mana tahu ada salah satu organisasi bidang lingkungan hidup terdaftar di intansinya.
Sementara, selama KABARTERKINI.co.id meliput di kabupaten kepulauan perbatasan ini, tidak pernah mendengar organisasi bergerak tentang lingkungan hidup. Padahal organisasi ini sangat diperlukan, demi kepentingan masyarakat.
Jika tiba-tiba muncul organisasi atau forum membela lingkungan, otomatis menjadi pertanyaan besar. Kenapa saat Natuna mulai di lirik investor pertambangan kuarsa di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, mulai muncul organisasinya?
Padahal investor ingin menanamkan modalnya pada pertambangan kuarsa cukup transparan. Investor ini sedang mengurus perizinan ke pemerintah pusat. Lalu pada pemilik tanah serta warga Desa Teluk Buton, mereka menjalin komunikasi cukup intens.
Kepala Dusun I Teluk Buton Bujang Abas sangat berharap, perusahaan tambang pasir kuarsa segera beroperasi di kampungnya. Karena pihak perusahaan berjanji, 50 warga Teluk Buton berusia produktif bakal direkrut sebagai pekerjanya.
“Jumlah penduduk kami tidak ramai. Jika 50 pemuda atau pemudinya direkrut sebagai pekerja, saya pribadi sangat apresiasi. Otomatis tidak ada warga Teluk Buton yang menganggur kedepannya,” kata Bujang Abas pada KABARTERKINI.co.id via ponsel, Jumat 20 Mei 2022.
Sekali lagi, ia meminta pemerintah pusat mengeluarkan izin pertambangan pasir kuarsa di Teluk Buton secepatnya. Agar segera terdongkrak perekonomian masyarakat dibawah naungan Kecamatan Bunguran Utara itu.
“Apalagi area tambang pasir kuarsa, merupakan lokasi tandus alias tidak subur. Sehingga tidak bisa di kelola sebagai lahan pertanian,” terang Abas sambil menambahkan, lokasi tambang jauh dari area pariwisata Tanjung Datuk dan Pulau Panjang.
Pihak perusahaan tambang pasir kuarsa berjanji, ulang pria paruh baya itu, akan merekrut para pemuda atau pemudi Teluk Buton sebagai pekerja di bidang keamanan atau satpam, supir hingga mekanik.
“Tadi saya telah sampaikan, jumlah penduduk Teluk Buton tidak ramai. Jika direkrut 50 orang sebagai pekerja, jelas tidak akan ada pengangguran di kampungnya,” tegas Abas.
Sementara informasi diterima, total penduduk Teluk Buton sekitar 400 jiwa, sebagian berprofesi sebagai nelayan. Seandai direkrut sebagai pekerja pertambangan, jelas akan kelebihan lapangan kerja tersedia. (*andi surya)