NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Aparatur Sipil Negara atau ASN Natuna tetap merasa gundah gulana. Mengingat memasuki bulan ke-empat, hanya sebulan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP dibayar Pemerintah Kabupaten Natuna.
“Ya, hanya sebulan di bayar Bang,” kata Mustakim -nama disamarkan- saat ditanya KABARTERKINI.co.id di salah satu kedai kopi di Kota Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna, Rabu 30 Juli 2025. “Padahal kita berharap tiga bulan dibayar.”
Sebenarnya, sambung ASN yang telah belasan tahun bertugas di Kawasan Strategis Nasional atau KSN ini, masuk Agustus 2025, TPP belum dibayar atau tunggak bayar menjadi empat bulan. Namun apa daya, Pemerintah Kabupaten Natuna hanya mampu membayar sebulan.
“Terus terang Bang, TPP ini penggerak utama ekonomi keluarga,” kata Mustakim. “Sebab hampir rata-rata pegawai, termasuk saya tidak bisa lagi berharap gaji bulanan, karena SK-nya telah digadaikan ke bank, sebagai pinjaman.”
Rupanya dengan dibayar TPP ASN kabupaten yang berslogan Natuna maju ini hanya sebulan. Hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna. Dengan cara, memberdayakan penetapan Natuna sebagai KSN untuk mencari uang ke pemerintah pusat.
Penetapan Natuna sebagai KSN, dikutip dari berbagai sumber, alasan pemerintah pusat, yakni:
1. Natuna berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan terletak di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II, yang merupakan jalur pelayaran utama dunia.
2. Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti migas, perikanan dan pariwisata, antara lain, objek wisata seperti geosite Batu Kasah dan Pulau Akar.
3. Natuna memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di Laut Natuna Utara.
Sehingga pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, yang mengatur zonasi kawasan laut untuk pembangunan berkelanjutan dan terpadu.
Sedangkan pembangunan terpadu harus melibatkan sektor ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta pariwisata dan kelautan. Singkatnya, Natuna adalah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, keamanan dan pariwisata Indonesia, terutama di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
Selain sebagai KSN, Natuna telah ditetapkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam lima pilar pembangunan pada 2016 silam, yakni bidang Migas, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan.
Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan Natuna masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN pada 2024.
Dengan penetapan-penetapan ini, apakah Natuna harus terdampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat? Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Natuna kesulitan membayar TPP ASN serta membayar hutang pada pihak ketiga pada pekerjaan 2024 lalu. (*andi surya)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
