BATAM, KABARTERKINI.co.id – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam Tahun Anggaran 2026. Penyampaian berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Batam, Senin 8 September 2025.
Sementara dalam rancangan tersebut, APBD Batam ditetapkan sebesar Rp4,73 triliun. Anggaran itu difokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, dan dihadiri 37 dari 50 anggotanya. Di hadapan para wakil rakyat, Amsakar mengapresiasi atas sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan DPRD, terutama setelah tercapainya kesepakatan KUA-PPAS pada 27 Agustus 2025 lalu. “Kesepakatan ini menjadi pondasi penting bagi penyusunan APBD 2026,” kata Amsakar.
Penyusunan Ranperda APBD 2026, menurutnya, tetap berpegang pada regulasi keuangan daerah, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan ini selaras dengan RKPD, KUA-PPAS, serta mendukung target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Batam 2025–2030.
“APBD Batam bukan sekadar angka-angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memacu pembangunan daerah,” kata Amsakar.
Tidak lupa, ia menyebutkan lima prioritas utama pembangunan Batam pada 2026. Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa bagi pelajar kurang mampu, seragam gratis bagi murid baru, bantuan pendidikan tinggi, hingga pelatihan tenaga kerja dan pelaku pariwisata.
Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur perkotaan, meliputi pelebaran jalan, pembangunan jembatan, penanganan banjir, perluasan layanan air bersih, hingga penguatan sistem persampahan.
Prioritas ketiga, pemerataan kesejahteraan, antara lain subsidi bunga nol persen untuk UMKM, bantuan sosial bagi lansia, insentif untuk RT/RW, kader posyandu, tokoh agama, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Prioritas keempat, reformasi birokrasi, dengan penekanan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimum, dan dukungan hibah bagi lembaga kemasyarakatan. Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan daya saing daerah. Dengan membangun pusat kebudayaan, memperkuat sektor pariwisata, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Untuk mendukung lima prioritas tersebut, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp4,62 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,58 triliun serta transfer dari pusat dan antar daerah Rp2,04 triliun.
Belanja daerah ditetapkan Rp4,73 triliun yang dialokasikan pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Tambahan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar.
Mengakhiri penyampaiannya, Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat. “Seluruh program ini kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga, sekaligus mendorong kemajuan Kota Batam yang kita cintai bersama,” katanya, usai pidato, menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin. (*rilis)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
