BATAM, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa 7 April 2026.
Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi atas pendampingan dan supervisi yang terus dilakukan KPK. Kehadiran KPK menjadi penguat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi Batam yang memiliki karakter sebagai daerah tujuan investasi.
Menurut Amsakar, struktur kepemimpinan yang terintegrasi, di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjabat sebagai ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, menjadi peluang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan lahan.
“Rakor ini momentum memperkuat sinkronisasi kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel,” katanya sambil memaparkan capaian Pemko Batam dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mencapai nilai 94,21 pada 2025. Meski demikian, ia menegaskan capaian ini bukan tujuan akhir.
“Pada 2026, kami fokus pada peningkatan kualitas implementasi, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset, hingga penguatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini,” kata Amsakar.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Batam. Ia menilai Batam memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Ini bukan hal yang mustahil, selama ada komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola kawasannya,” kata Agung.
KPK, menurutnya, melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong upaya pencegahan dan penindakan korupsi di daerah, termasuk memberikan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum.
“Kami hadir untuk memastikan proses berjalan optimal dan mencegah terjadinya hambatan dalam penanganan perkara,” kata Agung.
Rakor berlangsung lebih dari tiga jam itu, diisi dengan diskusi interaktif antara KPK dan jajaran Pemko Batam, serta melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam. Melalui sinergi ini, diharapkan Batam semakin mampu memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus menjadi kawasan investasi berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun global.
Sementara tampak dalam Rakor, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta pejabat di lingkungan Pemko Batam. Hadir sebagai narasumber dan jajaran tim Satgas Korsup Wilayah I KPK RI. (*Darlis)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
