JAKARTA, KABARTERKINI.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli menyatakan, ijazah akademik bukan jaminan tunggal memenangkan persaingan di pasar kerja global yang kian dinamis. Salah satunya, para lulusan perguruan tinggi harus membekali diri dengan strategi Triple Readiness atau Tiga Kesiapan guna menghadapi disrupsi teknologi, khususnya di era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina yang bertajuk, “Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Sabtu 25 April kemarin.
Dalam orasi, ia memaparkan data menunjukkan pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn, sebanyak 80 persen judul pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun kedepan.
“Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen,” kata Yassierli di hadapan para wisudawan dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Ahad 26 April 2026.
Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, ia menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan generasi muda, seperti greeneconomy, digital platform, dan care economy. Oleh karena itu, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, harus mengenalkan konsep Triple Readiness.
Pertama, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs). Mengingat kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukan keterampilan digital dicari industri.
Kedua, di tengah masifnya penggunaan AI, diperlukan human skills, seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama. Karena AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI.
Ketiga, kesiapan market entry readiness, berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Jadi wisudawan harus memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.
Dalam acara tersebut, Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.
”Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir,” kata Yassierli.
Di akhir orasi, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa. Melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling.
”Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” kata Yassierli mengakhiri. (*Andi)
