BATAM, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi sejumlah rumah dinas di Jalan Kartini I dan II, Sei Harapan, Sekupang, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Pemko Batam menegaskan bahwa tata kelola aset daerah selalu dilakukan secara transparan, akuntabel dan berbasis pada skala prioritas kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Batam Rudi Panjaitan menyampaikan bahwa tidak adanya alokasi anggaran pemeliharaan untuk rumah dinas tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Semua itu murni merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendahului kebutuhan masyarakat jauh lebih penting.
“Kami pastikan tidak ada unsur kelalaian, apalagi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan aset ini. Kebijakan diambil Pemko Batam saat ini adalah menerapkan skala prioritas. APBD difokuskan penuh pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Rabu 24 Juni 2026.
Keterbatasan anggaran, menurutnya, menuntut pemerintah untuk bijak dalam menyusun pos belanja. Saat ini, Pemko Batam memberikan porsi anggaran perawatan lebih besar untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum demi kenyamanan seluruh masyarakat Batam.
Dengan rincian, optimalisasi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. Sedangkan dalam infrastruktur publik berfokus pada perbaikan jalan, drainase penanggulangan banjir, dan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat. Sehingga untuk fasilitas aparatur dilakukan efesiensi dan penundaan biaya perawatan rumah dinas yang dinilai belum mendesak.
Senada dengan hal tersebut, sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam telah mengonfirmasi bahwa penundaan penganggaran rumah dinas merupakan realitas penyesuaian efisiensi anggaran daerah yang dialihkan ke program kerja bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan.
Untuk itu, Firmansyah sangat mengapresiasi fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Masukan tersebut dipandang sebagai pemacu bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan manajemen aset daerah ke depan.
“Pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi rumah dinas di Sekupang tersebut menjadi catatan penting bagi tim aset Pemko Batam. Kedepan, Pemko Batam akan melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai status pemanfaatan aset-aset tersebut agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal, baik bagi daerah maupun masyarakat,” pungkasnya. (*Adv)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
