NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Tanggapan akhir Fraksi PDI Perjuangan Plus tentang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Natuna 2025 sekitar Rp1,087 triliun, diantaranya meminta Bupati Natuna Cen Sui Lan mencari solusi tentang masih mahalnya tiket pesawat udara. Karena sesuai janji politik selama 100 hari kerjanya.
“Persoalan mahalnya tiket transportasi udara (pesawat) yang berdampak kurangnya ketertarikan wisatawan berkunjung ke Natuna,” tulis Fraksi PDI Perjuangan Plus Natuna itu, dikutip dari laporan tanggapan akhirnya, Senin 29 September 2025.
Selain itu, meminta pada saudari Bupati mengutamakan transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang. Menyarankan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penganggaran kegiatan pada masing-masing OPD harus sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
Fokus belanja pada pelayanan dasar dan infrastruktur publik, khususnya kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik dan transportasi. Dengan kondisi ekonomi saat ini, meminta pada saudari Bupati agar tiap OPD menggali nilai-nilai yang berkenaan dengan pajak, tanpa membebani masyarakat. Sehingga dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Fokus menjemput atau melobi anggaran dari pusat atau Kementerian agar bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Lalu mendatangkan investor agar berinvestasi di Natuna, sehingga tercipta lapangan kerja bagi generasi muda.
Menyarankan pada pemerintah daerah mencari solusi jangka pendek tentang peningkatan ekonomi masyarakat yang kian susah serta daya beli mereka kian memperihatinkan. Melindungi daya beli masyarakat dengan melakukan monitoring secara rutin, baik terhadap bahan pokok, material bahan bangunan serta lainnya yang harganya mengalami kenaikan.
“Kita menyayangkan Natuna yang katanya hasil lautnya melimpah menjadi lumbung ikan nasional tapi harga ikan di daerah sendiri masih cukup tinggi,” tanggapan akhir Fraksi yang mendudukan salah seorang kadernya menjadi Ketua DPRD Natuna tersebut.
Kemudian, saudari Bupati dapat memperhatikan atau mencari solusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, otomatis berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.
Mencari solusi krisis listrik yang sering mengalami pemadaman bergilir, termasuk di pulau-pulau. Lalu, persoalan jaringan internet di pulau-pulau serta air bersih atau air baku. Menyegerakan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di pulau-pulau demi antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Terakhir, persoalan izin tambang galian C agar di respon dan dicarikan solusi secepatnya. Supaya persoalan cepat selesai dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. (*andi surya)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
