Bersama Kemendagri, Sekdaprov Bahas Program Prioritas Nasional di Kepri

0
332
SEKDAPROV Kepri Misni saat membahas program Prioritas Nasional di Daerah bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

BATAM, KABARTERKINI.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Misni menyatakan semua program prioritas nasional di kawasannya, sejauh ini telah tersinkronisasi secara baik. Otomatis tidak ada tumpang tindih pengalokasian anggaran kegiatan.

“Jadi kebijakan pusat dan daerah selama ini berjalan selaras,” kata Misni saat membuka Rapat Koordinasi Harmonisasi Program Prioritas Nasional dan Daerah dan Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Kantor Graha Kepri, Kota Batam, Kamis 13 Agustus 2026.

Dalam Rakor, Misni membahas bersama Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Sehingga penyusunan APBD Kepri 2027, tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, kemarin.

BACA JUGA :  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun Kunker ke Desa Tebias

“Proyeksi pendapatan dan belanja Kepri akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Sekdaprov wanita tersebut dihadapan Tim Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni menjelaskan ada dua hal penting perlu digaris bawahi bagi daerah dalam penyusunan anggaran. Pertama, penyusunan anggaran mesti berkualitas.

Karena anggaran berkualitas akan menjadikan pengalokasiannya tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran berkualitas, akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas bisa tercapai.

BACA JUGA :  Pasca Berlaku PP 4/2021, BP Batam Gelar FGD Bahas Peluang dan Tantangan Kelola Usaha Hilir Migas di KPBPB

Kedua, dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah harus selalu memperhatikan prinsip utama di mulai secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Dengan memerhatikan keadilan serta manfaat kepada masyarakat.

“Meski banyak sekali hal penting harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran, dengan memperhatikan dua hal tersebut, setidaknya, APBD dihasilkan bisa mendukung program prioritas pembangunan dilaksanakan daerah,” pungkas Agus Fatoni. (*Juwono)

Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini