TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan usaha percepatan recovery ekonomi terus dilakukan. Salah satunya melalui sektor pariwisata, dengan terus berkoordinasi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Bea dan Cukai, agar secara bertahap membebaskan Visa on Arrival (VoA) ke Kepri.
“Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Melalui Kemenko Perekonomian kita berkomunikasi, dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini,” jelas Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Kepri di Marina Room, Nongsa Point Batam, Rabu 16 November 2022.
Dunia pariwisata Kepri, sambungnya, hancur lebur setelah datang badai pandemi Covid-19 pada pertengahan 2019. Padahal pada tahun sebelumnya menempati urutan ke-2 setelah Bali dan mengalahkan DKI yang berada di urutan ketiga.
“Wisatawan kita paling banyak selain dari Singapura dan Malaysia juga berasal dari India serta China. Namun ketika pendemi hilang semua. Alhamdulillah laporan terakhir kunjungan wisman mulai ada peningkatan, dari periode Januari hingga September 2022. Sudah ada 359.510 wisman yang masuk atau ada peningkatan sebesar 16,89 persen dari periode bulan yang sama pada 2021 lalu,” jelasnya.
Menjelang akhir tahun ini, lanjut Ansar, potensi pariwisata sebagai penambah pendapatan negara masih bisa dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya yaitu menarik wisatawan memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya di entri-entri point yang ada di perairan Kepri diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.
“Informasi dari Pak Dirut NPM Joko Pramono bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita,” ucapnya.
Namun diakui Ansar, permit masuk kapal yacht ke wilayah perairan Indonesia saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi pemilik kapal. Yang izinnya lintas instansi dan Kementerian. Diharapkan kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim.
“Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan. Kalau menyangkut peraturan di daerah bisa kita kaji dan lakukan inovasi. Namun jika terkait pusat bisa kita fasilitasi agar diberikan kemudahan namun tetap tidak melanggengkan dan wisatawan tetap berwisata dengan aman,” jelasnya.
Kepada Pengelola NPM, yang memiliki salah satu marina bertaraf Internasional di Batam, Ansar menyarankan membuat daftar hambatan apa saja yang ditemukan di lapangan terkait keluar masuknya yacht di Wilayah Kepri. Dengan menyurati instansi terkait dan selanjutnya akan dilakukan rapat Pembahasan berikutnya.
“Surati dulu instansi terkait, baik Bea Cukai, Bakamla atau Pemko Batam atau instansi terkait mengenai hambatan perizinan keluar masuk yacht. Tembuskan ke Gubernur biar bisa dipelajari dan dari kami melalui Dinas Pariwisata akan membuat tim kecil. Harapan sektor pariwisata cepat pulih sehingga ekonomi bisa bangkit,” tutupnya.
Direktur Utama PT. Nongsa Terminal Bay Djoko Pramono mengatakan, minat wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke perairan Indonesia sangat tinggi. Namun terkadang penetapan peraturan masuk secara resmi cukup sulit dan memakan waktu cukup lama.
“Oleh karena itu, kita rapat kali ini, berusaha mencari solusi terbaik agar wisatawan ini bisa masuk dengan mudah bersama yatchnya. Tapi tetap dalam koridor aturan hukum dan peraturan di Indonesia,” harapnya.
Apalagi setelah pandemi ini, minat wisatawan masuk ke Batam terus meningkat ditandai juga dengan semakin banyaknya yatch parkir di Nongsa Point Marina. Dari Januari hingga September 2022 sudah mencapai 300 kapal.
“Sebelum pandemi pada 2018 ada 1.196 kapal yatch yang sandar disini. Harapannya ditahun mendatang akan semakin banyak kapal yang parkir. Karena pada 2023 ada 13 agenda boating event yang akan kami selenggarakan. Semoga ini semua dipermudah sehingga recovery pariwisata bisa segera bangkit,” ucapnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kapolda Kepri Aris Budiman, Plt. Kadis Pariwisata Kepri Luki Zaiman Prawira, Kadis Kelautan dan Perikanan Kepri Arif Fadillah, Kadis Perhubungan Kepri Junaidi, Kadispotmar Lantamal IV Letkol Bambang Sulistiono, Kabid Inhuker zona Kamla Wilayah Barat Kolonel Budi Elyas serta perwakilan Management Nongsa Point Marina. (*juwono)
