Oleh: Andi Surya
NATUNA, salah satu kabupaten paling strategis di Indonesia. Mengingat kabupaten kepulauan ini, bukan berbatasan satu atau dua negara luar, melainkan berada di tengah-tengah negara Asean, seperti Vietnam, Kamboja, Brunai, Malaysia, Singapura, Malaysia Timur, China dan lainnya, serta paling utara selat Karimata.
Posisinya, berada di jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Jadi kabupaten kepulauan kaya minyak, gas dan sumber perikanan ini sangat wajar menjadi incaran sejumlah negara tetangga, tidak terkecuali China atau Tiongkok.
Oleh karena strategis, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, Natuna sebagai Kawasan Strategis Nasional. Penetapan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dikutip dari berbagai sumber, pemerintah pusat beralasan:
Natuna berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan terletak di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II, yang merupakan jalur pelayaran utama dunia.
Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti migas, perikanan dan pariwisata, antara lain, objek wisata seperti Geosite Batu Kasah dan Pulau Akar.
Natuna memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di Laut Natuna Utara.
Berikut ini lima penetapan Natuna diterbitkan pemerintah pusat:
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, yang mengatur zonasi kawasan laut untuk pembangunan berkelanjutan dan terpadu.
Sedangkan pembangunan terpadu harus melibatkan sektor ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta pariwisata dan kelautan. Singkatnya, Natuna adalah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, keamanan dan pariwisata Indonesia, terutama di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
2. Lima kecamatan di Natuna masuk dalam Lokasi Prioritas atau Lokpri Pembangunan Perbatasan di Indonesia. Penetapan ini berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.
Lima kecamatan di Natuna masuk Lokpri, yakni Serasan, Bunguran Barat, Midai, Bunguran Timur, Pulau Laut dan Subi. Dengan status Lokpri ini menjadikan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pertahanan dan keamanan di Natuna menjadi skala prioritas.
Fokus lima kecamatan di Natuna masuk Lokpri, dengan jabaran sebagai berikut:
Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar desa atau kecamatan.
Pengembangan pelabuhan dan moda transportasi.
Pembangunan pusat ekonomi di wilayah perbatasan.
3. Natuna telah ditetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam lima pilar pembangunan pada 2016 silam, yakni bidang Migas, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan.
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, salah satunya di Kecamatan Serasan.
Tujuan PLBN Serasan dibangun, sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sematan, Sarawak).
Jadi PLBN Serasan dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pintu ekspor internasional, serta simbol kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan laut.
5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan Natuna masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN pada 2024.
Dengan lima penetapan diterbitkan pemerintah pusat itu, apakah Natuna harus terdampak kebijakan efisiensi? Sehingga kabupaten perbatasan ini, mengalami krisis ekonomi berkepanjangan.
Sebenarnya bisa tidak terdampak, jika pemimpin daerah mempunyai koneksi ke pemerintahan pusat. Cara terbaik, berkoordinasi langsung ke Kementerian atau Lembaga Negara, dengan membawa berkas-berkas lima penetapan, Natuna merupakan Kawasan Strategis Nasional.
Jika punya kemampuan, koordinasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo, saat menjadi Menteri Pertahanan RI pernah beberapa kali berkunjung ke Natuna. Dengan berkoordinasi langsung, sehingga Natuna tidak bakal mengalami kelesuan ekonomi di tengah kebijakan efisiensi. ****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
