kabarterkini.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Sidang kabinet paripurna ini membahas soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Dalam pengantarnya, Jokowi -biasa disapa- memberikan lima arahan kepada jajarannya terkait RPJMN. Pertama, RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas, tetapi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju.
“Karena apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita,” katanya dilansir dari bpmi setpres. “Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini.”
Jokowi memberi contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai strategi pencapaian. Demikian penurunan kemiskinan, agar angkanya jelas dan harus ditempuh dalam kurun waktu jelas pula.
“Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat harus bisa diukur,” jelasnya. “Sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama.”
Kedua, Kepala Negara ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai targetnya. “Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” lanjutnya.
Ketiga, Presiden kembali menegaskan, tidak ada visi misi Kementerian. Seluruh jajaran harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi ingin semua bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.
“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap Kementerian,” paparnya. “Karena itu saya minta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di Kementerian dengan tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden.”
Keempat, Jokowi menekankan agar rancangan perencanaan dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran dan tersampaikan dengan baik Kementerian. Ia mewanti-wanti, jangan sampai jajarannya mengerjakan berbeda dengan RPJMN.
“Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangan Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran di Kementerian,” ingatnya.
Kelima, Kepala Negara ingin agar sinergi antara lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga ada kesamaan gerak langkah serta tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu, diminta para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi,” kata Jokowi. “Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024.” (*andy surya)
