TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis 5 Februari kemarin.
Asisten III Setda Kepri Misni dalam sambutan mengapresiasi Dinas Kominfo Kepri sebagai Wali Data telah menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Wali Data adalah unit di instansi pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab mengumpulkan, memeriksa, mengelola, memelihara, memutakhirkan dan menyebarluaskan data sektoral serta metadata, sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
“Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD, bukan hanya Kominfo. Karena statistik sektoral sangat strategis bagi pembangunan daerah. Setiap kebijakan dan program harus berbasis data. Tanpa data akurat, perencanaan berpotensi gagal,” kata Misni dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 6 Februari 2026.
Data sektoral, menurutnya, merupakan data dikumpulkan, diolah dan disajikan OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing, seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan berbagai indikator sektoral lainnya. Dalam evaluasi, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kepri pada 2024 berada di angka 2,61, sedikit di bawah target 2,7. Hal ini menuntut perbaikan pada beberapa aspek penyelenggaraan data.
Kementerian PANRB memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:
1. Melakukan review dan evaluasi berkala terhadap proses bisnis statistik sektoral.
2. Mengevaluasi aspek SDM statistik, termasuk pemenuhan formasi fungsional statistik pada perangkat daerah.
3. Menguatkan proses pengumpulan, pemeriksaan, dan diseminasi data di setiap OPD.
Misni menegaskan target IPS pada 2025 sebesar 2,8 harus dicapai melalui komitmen bersama. Ia juga menekankan pentingnya sinergi tiga pilar Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres 39 Tahun 2019, yakni: BPS sebagai pembina statistik, Bappeda sebagai koordinator, dan Diskominfo sebagai Wali Data serta OPD sebagai produsen data.
“Rapat koordinasi ini menjadi bukti komitmen bersama. Nilai IPS tidak bisa hanya dibebankan kepada Kominfo. Semua OPD berperan, BPS membina, Bappeda mengoordinasikan, dan Kominfo memverifikasi, memvalidasi, hingga mempublikasikan data,” kata Misni.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah indikator makro Kepri yang berbasis data, seperti inflasi Kepri stabil di angka 2,6 dan menjadi salah satu terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah meningkat dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dan berada pada peringkat ketiga nasional.
Mengakhiri sambutan, Misni berharap rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif serta memperkuat koordinasi antar dinas. “Dengan kebersamaan dan sinergi yang kuat antara BPS, Bappeda, Kominfo, serta seluruh OPD, kita optimistis target nilai statistik sektoral dapat kita capai. Data akurat adalah fondasi pembangunan Kepri yang maju, makmur, dan merata,” katanya.
Sementara yang menjadi narasumber rapat koordinasi, yakni Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapelitbang Kepri, Hendrija. (*adv)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
