JAKARTA, KABARTERKINI.co.id — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli menegaskan tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya terus meningkatkan akuntabilitas kinerja agar seluruh program memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Kami harus mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” kata Yassierli dalam program Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Sementara, sambungnya, ruang lingkup tugas Kemnaker tidak terbatas, mulai dari penyiapan tenaga kerja berkompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Otomatis penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk mendukung upaya itu, Kemnaker terus fokus peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Lalu, terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan lebih adaptif. Berbagai ketentuan dinilai menghambat pelayanan ditinjau kembali agar lebih sederhana, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
“Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara atau ASN juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kita tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme sekaligus kualitas layanan publik,” kata Yassierli.
Selain itu, menurutnya, transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sekretaris Jenderal Kemnaker RI Cris Kuntadi mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Cris mengakhiri. (Iwan)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
