kabarterkini.co.id, JAKARTA – Program Kartu Prakerja yang dalam beberapa waktu mendatang akan diluncurkan pemerintah, memiliki dua tujuan utama, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.
Pembahasan soal persiapan program tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas digelar di Kantor Presiden, Jakarta, dilansir dari biro pers, media dan informasi setpres, Selasa 12 November 2019.
Kepada jajarannya, Jokowi -biasa disapa- mengatakan sebagian besar tenaga kerja masih didominasi lulusan SMP dan di bawahnya. Padahal, dunia usaha dan industri saat ini memerlukan tenaga kerja memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja, agar dapat diserap dunia usaha dengan lebih baik.
“Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulu, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucapnya.
Melalui Kartu Prakerja sedang disiapkan, pemerintah akan menyalurkan bantuan dana pelatihan yang dapat memberikan akses lebih luas bagi peningkatan keterampilan dan keahlian. Nanti, para pemegang Kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus diminati melalui platform digital kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan diminati mulai dari barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi atau programming,” ujarnya.
Jokowi meminta agar penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dilakukan Kementerian maupun lembaga saja. BUMN dan swasta diminta untuk dapat dilibatkan dalam skala lebih luas agar dapat menjangkau tenaga kerja yang ada.
“Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini diprioritaskan. Yang kedua BUMN harus ikut campur. Karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan sangat representatif,” tuturnya.
Kepala Negara juga menegaskan, program pelatihan tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan menjangkau para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan pelatihan baru atau peningkatan kemampuan, diharapkan para tenaga kerja itu akan dapat terserap kembali oleh dunia kerja.
“Selain para pencari kerja, korban PHK perlu diberikan (akses) yang ingin meningkatkan keterampilan mereka melalui program reskilling atau upskilling,” pungkas Jokowi. (*red)
