Oleh: Andi Surya
APARATUR Sipil Negara atau ASN bertugas di Natuna, harusnya pendapatan mereka lancar alias tidak tersendat-sendat. Sehingga pegawai daerah itu, dapat bekerja maksimal dalam memberi pelayanan pada masyarakat, dari bidang administrasi hingga pembangunan.
Alasan pendapatan ASN Natuna harus lancar, mengingat mereka bertugas di Kawasan Strategis Nasional. Penetapan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dikutip dari berbagai sumber, pemerintah pusat beralasan:
1. Natuna berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan terletak di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II, yang merupakan jalur pelayaran utama dunia.
2. Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti migas, perikanan dan pariwisata, antara lain, objek wisata seperti geosite Batu Kasah dan Pulau Akar.
3. Natuna memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di Laut Natuna Utara.
Sehingga pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, yang mengatur zonasi kawasan laut untuk pembangunan berkelanjutan dan terpadu.
Sedangkan pembangunan terpadu harus melibatkan sektor ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta pariwisata dan kelautan. Singkatnya, Natuna adalah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, keamanan dan pariwisata Indonesia, terutama di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
Selain sebagai Kawasan Strategis Nasional, Natuna telah ditetapkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam lima pilar pembangunan pada 2016 silam, yakni bidang Migas, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan.
Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan Natuna masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN pada 2024.
Dengan penetapan-penetapan ini, apakah Natuna harus terdampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat? Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Natuna kesulitan membayar Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP serta membayar hutang pada pihak ketiga pada pekerjaan 2024 lalu.
Sebenarnya bisa tidak terdampak, jika pemimpin daerah mempunyai koneksi ke pemerintahan pusat. Cara terbaik, berkoordinasi langsung ke Kementerian atau Lembaga Negara, dengan membawa berkas-berkas penetapan, Natuna masuk Kawasan Strategis Nasional.
Jika punya kemampuan, koordinasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo, saat menjadi Menteri Pertahanan RI pernah beberapa kali berkunjung ke Natuna. Dengan berkoordinasi langsung, sehingga Natuna tidak bakal mengalami kelesuan ekonomi, di tengah kebijakan efisiensi. ****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
