
JAKARTA, KABARTERKINI.co.id — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai mensinkronisasi pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri. Langkah ini dilakukan demi mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan lebih optimal.
Sinergi hulu hingga hilir penyiapan Sumber Daya Manusia atau SDM ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja. Diskusi digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 23 April kemarin.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan forum yang difasilitasi Kemenko Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN.
Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan SDM berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
“Jadi kami ingin pelatihan vokasi, termasuk magang, lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan kawasan KEK atau PSN,” kata Yassierli dikutip Biro Humas Kemnaker, Sabtu 25 April 2026.
Salah satu hasil utama diskusi di forum kemarin, sambungnya, pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap program pelatihan tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.
Menanggapi hal tersebut, Yassierli akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. Dalam forum juga menyepakati, sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta.
Yang akan diprioritaskan memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di 25 KEK di Indonesia. Sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.
Sementara pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Dengan keunggulan ini, pelatihan kedepan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik telah beroperasi di kawasan KEK.
Dalam forum kemarin itu, bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK. Hasil pemetaan kebutuhan telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas Kementerian.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” kata Yassierli mengakhiri. (*Andi)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id








