Oleh: Andi Surya
HARI Raya Idul Adha 1447 Hijriyah tinggal hitungan hari, atau tepatnya, Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah penyedia jasa kontruksi alias kontraktor terus menunggu kepastian, kapan utang proyek 2024 di bayar lunas Pemerintah Kabupaten Natuna?
Pernyataan itu selalu penulis dengar ketika duduk di sejumlah kedai kopi di Kota Ranai, ibukota kabupaten kepulauan perbatasan ditengah negara Asean ini. Apalagi tinggal sekitar empat hari, Idul Adha 1447 Hijriyah menyapa umat Muslim Indonesia.
Atau mungkinkah Idul Adha bakal senasib dengan dua Ramadhan hingga dua Lebaran Idul Fitri, yakni 1446 dan 1447 Hijriyah kemarin, proyek telah rampung dilaksanakan kontraktor pada 2024 silam, belum ada kepastian bakal di bayar lunas pada 2026.
Akibatnya pengusaha kontruksi yang rata-rata punya modal cukup terbatas, anak dan istrinya harus hidup menderita dua tahun lamanya. Jangan bermimpi dalam menyongsong Lebaran Idul Fitri kemarin, dapat membeli baju baru serta hidangan bagi tamu-tamu yang datang bersilahturahmi.
Untuk makan sehari-hari sudah terancam. Dengan fenomena ini, hendaknya pengambil kebijakan, seperti Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Ketua DPRD Natuna Rusdi sedikit mempunyai hati nurani atau empati.
Cari solusi, agar melunasi utang proyek 2024. Jangan kembali melakukan kesalahan, dengan membuat utang proyek baru pada 2025. Alhasil kebijakan aneh itu, utang pun menjadi tumpang tindih.
Lalu, jangan berstatmen atau melempar isu tidak masuk di akal, utang proyek 2024, merupakan utang pemimpin sebelumnya. Sebagai pemimpin suatu wilayah harusnya memahami, utang pemimpin sebelumnya merupakan utang pemimpin berikutnya.
Karena seluruh kegiatan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang serta aspirasi atau Pokok-pokok Pikiran alias Pokir masyarakat. Bukan tiba-tiba muncul dan di plot dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD).
Ketika aspirasi masyarakat itu dilaksanakan, seperti proyek pembangunan, otomatis menggunakan tenaga pihak ketiga, yakni penyedia jasa kontruksi. Dalam memperoleh proyek pun, para kontraktor akan mengikuti prosedur administrasi, dari lelang tender, non tender dan lainnya.
Proyek rampung dibangun, pemerintah pun berkewajiban membayar. Seandainya belum punya anggaran, jangan melaksanakan pembangunan tahun berikutnya, alias fokus membayar utang. Kontraktor lokal atau tempatan, rata-rata pengusaha kecil dengan modal cukup terbatas.
Bukan rahasia, setiap melaksanakan kegiatan pembangunan, bekerjasama dengan pemilik toko material. Ketika proyek rampung di kerjakan, pemerintah bayar, para kontraktor itu pun melunasi utang material dipakainya.
Kerjasama ini, khususnya di Natuna telah lama berlangsung. Seandai proyek tidak terbayar, selama dua tahun lamanya, bagaimana nasib sang kontraktor, khusus keluarganya?
Utang proyek belum terbayar, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah pun di depan mata, sungguh tragis nasib mereka. Tolong dibayar utang-utang itu, Bu Bupati. Kontraktor juga manusia, perlu hidup tenang, tidak dibayangi utang material di toko yang akan dibayar ketika proyek mereka dilunasi pemerintah daerah.
Jadilah pemimpin peduli masyarakatnya. Jangan mikir diri sendiri, karena Anda pemimpin tertinggi di Natuna, berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya. Tunjukan slogan “Bupati Baru Natuna Maju”, agar sesuai realita dilapangan. ****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
