NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengadakan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Dalam pertemuan berlangsung di Hotel Aston, Batam, Ahad 22 Agustus kemarin, membahas rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Natuna-Anambas.
“Pada prinsipnya DPR RI sangat mendukung Natuna dan Anambas menjadi provinsi,” kata Amhar pada sejumlah awak media di kantornya, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Selasa 24 Agustus 2021. “Asalkan tujuan pemekaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Pembentukan DOB Natuna-Anambas, menurutnya, berbeda dengan Papua yang menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus. Sedangkan Natuna-Anambas menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Namun dengan diberlakukannya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, Natuna harus membuat kajian wilayah. Kajian itu meliputi alasan-alasan mengapa Natuna-Anambas layak dimekarkan dan tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri.
“Saya berpendapat Natuna-Anambas sangat penting dimekarkan, karena kita daerah terdepan,” kata Amhar. “Pintu gerbang NKRI perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, jadi harus memperkuat sistem pemerintahan dengan menjadikan daerah ini sebuah provinsi.”
Dilihat dari jumlah penduduk, sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Natuna itu, belum memenuhi syarat dimekarkan menjadi provinsi. Namun dari sisi geografis Natuna yang berada di tengah-tengah negara Asean, sangat-sangat memungkinkan terjadi pemekaran.
“Natuna, daerah potensial menjadi rebutan,” ungkap Amhar. “Karena kita punya kandungan migas yang berlimpah, makanya perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.”
Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Hadi Candra ditempat terpisah menyatakan, Ketua Komisi II DPR RI sangat mendukung pemekaran Provinsi Natuna-Anambas. Lalu, beliau meminta agar Tim Perjuangan Pemekaran bergerak cepat menyampaikan kelengkapan administrasi ke DPR RI, termasuk kajian wilayah DOB.
“Kemaren kita sudah berkoordinasi dengan Pak Doli, beliau sangat mendukung,” kata Hadi Candra. “Bahkan beliau minta kita datang ke Jakarta, sekalian membawa dokumen pemekaran Kabupaten Natuna Barat dan Natuna Selatan.” (*sonang)
