Biaya Transportasi Semakin Mahal, Karena Penumpang Terbeban Harga Tes PCR

0
417
KMP Bahtera Nusantara 01, salah satu transportasi laut murah mengelilingi pulau-pulau Natuna, namun kini harganya semakin mahal, karena penumpang terbeban biaya PCR Rp900 ribu diterapkan pemerintah

NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Sesuai Surat Edaran Bupati Natuna Nomor: 5 tahun 2021, pemerintah memberlakukan rapid test Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi masyarakat berangkat, baik dari maupun ke Natuna. Surat Edaran itu berlaku 13 Juli hingga 21 Juli 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan, tes PCR hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna. Sebab hanya di rumah sakit itu ada alatnya.

“Biaya PCR ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna sebesar Rp900 ribu,” ungkap Hikmat dihubungi KABARTERKINI.co.id via ponsel, Jumat siang 16 Juli 2021. “Berlaku selama 2×24 jam.”

Dengan diberlakukannya aturan ini, menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satunya Dwi Anjani (30), warga Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur. Ia mengapresiasi langkah diambil pemerintah menghambat laju wabah Covid-19 di Natuna, yaitu dengan cara memberlakukan tes PCR bagi masyarakat, baik dari maupun ke Natuna.

Namun dibalik itu, saya menyayangkan tingginya biaya PCR dipatok pemerintah,” ungkapnya. “Harga sebesar Rp900 ribu itu terlalu mahal, apalagi masyarakat tengah dihadapkan dengan sekelumit persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19.”

Seperti adiknya, Feti, sambung Dwi, kini berada di Batam. Ingin pulang ke Ranai. Dengan adanya biaya PCR dan harga tiket, berarti jumlah ongkos semakin bertambah. Seharusnya pemerintah bisa menyesuaikan dengan perekonomian masyarakat saat ini. Apabila biayanya terlalu tinggi, akan menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Boleh-boleh saja diterapkan aturan itu,” kata Dwi. “Namun kalau bisa biayanya jangan sampai Rp900 ribu, jadi harganya harus ditinjau ulang.”

Hal senada disampaikan Ardi (31), warga Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Ia mengaku keberatan dengan diberlakukannya edaran tersebut, apalagi harga ditetapkan untuk tes PCR sangat mahal.

“Dimasa pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat kita belum stabil,” tegas Ardi. “Harusnya kebijakan itu juga memperhatikan situasi ekonomi masyarakat.” (*sonang/zani)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini