Catatan Andi Surya
KONVERSI atau perubahan dari pemakaian minyak tanah ke liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji bersubsidi, apakah warga kepulauan siap? Karena peralihan ini, kawasan itu bakal mempunyai penjual gas elpiji, serta pemasoknya. Lalu, bagaimana dengan nasib masyarakat tinggal di kepulauan dan perbatasan terpisah lautan dari ibukota kabupaten, seperti Natuna?
Pertanyaan ini sulit terjawab atau terbayangkan. Masyarakat tinggal di pelosok pulau terpencil, biasa memakai minyak tanah, kini harus berganti memakai gas elpiji. Di mana mereka bisa membelinya. Siapa yang sanggup menjual atau sebagai pemasoknya.
Belum lagi, musim pancaroba. Laut Natuna Utara, dahulu Laut China Selatan, setiap akhir tahun muncul namanya Musim Utara. Di kala itu, laut tidak bersahabat. Gelombang bisa mencapai delapan meter. Angin berembus kencang.
Sedangkan di Kota Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna terkadang putus pasokan gas elpiji, apatah lagi di pelosok kepulauan. Yang jauh dari kota kabupaten. Harusnya pemerintah pusat membuat kebijakan, jangan hanya berpikir Indonesia seperti satu benua atau satu tanah.
Sehingga masyarakatnya tinggal start kenderaan darat roda dua atau empat, berkunjung ke provinsi, kabupaten atau kota lain dengan mudah. Biaya dikeluarkan tidak seberapa. Berbanding terbalik dengan kawasan kepulauan.
Masyarakatnya harus menggunakan transportasi laut, dengan biaya dikeluarkan cukup mahal dan memakan waktu cukup lama. Belum lagi, jadwal kapal tidak jelas, terutama di masa pandemi Covid-19.
Jadi wacana pemerintah pusat ingin mengkonversi minyak tanah ke gas elpiji di Natuna harus ditinjau ulang atau dibuat zona. Bagi masyarakat tinggal di pulau besar, tidak mendapat jatah minyak tanah bersubsidi, kecuali mereka tinggal di pelosok pulau. ****
