Oleh: Muhammad Rapi
NATUNA, kabupaten di tengah atau di kelilingi negara-negara Asean, yaitu: Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunai, Malaysia, Singapura dan Malaysia Timur. Kabupaten, dahulu terkenal bernama Pulau Tujuh ini, tidak hanya di cap sebagai daerah perbatasan, seperti daerah lain di Indonesia.
Karena daerah lain, berbatasan satu negara, misal Kota Batam, perbatasan dengan Singapura, Kalimantan dengan Malaysia dan lainnya. Lalu, apa yang menjadi daya tarik dari Natuna, kabupaten seribu pulau tersebut?
Natuna, kaya sumber daya perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi. Apalagi laut kabupaten yang lebih luas dari daratan ini, telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, sebagai Kawasan Strategis Nasional.
Penetapan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dikutip dari berbagai sumber, pemerintah pusat beralasan:
1. Natuna berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan terletak di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II, yang merupakan jalur pelayaran utama dunia.
2. Natuna memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti migas, perikanan dan pariwisata, antara lain, objek wisata seperti geosite Batu Kasah dan Pulau Akar.
3. Natuna memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, khususnya di Laut Natuna Utara.
Sehingga pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, yang mengatur zonasi kawasan laut untuk pembangunan berkelanjutan dan terpadu.
Sedangkan pembangunan terpadu harus melibatkan sektor ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta pariwisata dan kelautan. Singkatnya, Natuna adalah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, keamanan dan pariwisata Indonesia, terutama di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
Selain sebagai Kawasan Strategis Nasional, Natuna telah ditetapkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam lima pilar pembangunan pada 2016 silam, yakni bidang Migas, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan Natuna masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional pada 2024. Dengan penetapan-penetapan ini, apakah Natuna harus terdampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat?
Sebenarnya bisa tidak terdampak, jika pemimpin daerah berkoordinasi langsung ke Kementerian atau Lembaga Negara, dengan membawa berkas-berkas penetapan, Natuna masuk Kawasan Strategis Nasional.
Atau berkoordinasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo, saat menjadi Menteri Pertahanan RI pernah beberapa kali berkunjung ke Natuna. Dengan berkoordinasi langsung, Natuna tidak bakal mengalami kelesuan ekonomi, di tengah kebijakan efisiensi. ****
(Penulis: Ketua PWI Natuna dan Pimpinan Perusahaan ranaipos.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
