JAKARTA, KABARTERKINI.co.id –Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat lembaga penerima manfaat untuk implementasi Proyek Low Carbon Development Initiative-Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF) di Jakarta, Selasa 14 April kemarin.
Kerja sama ini, tulis Skema Data Indonesia, merupakan bagian dari Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris, yang mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam mendukung prioritas pembangunan nasional Indonesia melalui pendekatan berbasis bukti, inklusif dan berkelanjutan.
Melalui LCDI‑ITF, kemitraan strategis tersebut diterjemahkan ke dalam aksi nyata dengan mendorong pembiayaan inovatif, penguatan kelembagaan serta percepatan solusi iklim yang dapat direplikasi. Penandatanganan PKS ini menandai dimulainya pendanaan bagi empat proyek inovatif yang terpilih untuk mendorong solusi teknologi rendah karbon di berbagai wilayah Indonesia.
“Proyek LCDI-ITF menjadi instrumen penting untuk menguji solusi baru dan mempercepat aksi iklim di tingkat tapak. Pendanaan inovatif ini adalah enabler vital untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan iklim nasional yang diperkirakan mencapai Rp794,6 triliun per tahun hingga 2060,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo.
Tujuan dilaksanakan kebijakan ini, menurut Leonardo, untuk mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, kebijakan ini dapat mendukung Trisula Pembangunan.
Sehingga tercipta peningkatan produktivitas dan memanfaat nilai tambah ekonomi demi mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta perwujudan berbagai peta jalan nasional.
Seperti Peta Jalan Ekonomi Sirkular untuk mendorong efisiensi sumber daya. Peta Jalan Ekonomi Biru untuk mendorong produktivitas komoditas budidaya bernilai tambah tinggi, seperti udang. Peta Jalan Hilirisasi Rempah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan melalui teknologi.
Kebijakan Pengembangan Pertanian Regeneratif melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi sekaligus mengurangi emisi. Melalui proses seleksi ketat dari 283 proposal yang masuk dengan total nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, telah ditetapkan empat proyek pada tahap awal ini.
Yang akan menerima pendanaan sebesar Rp20,33 miliar, mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, budidaya udang cerdas iklim berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi di berbagai wilayah Indonesia.
Pendanaan ini diharapkan tidak hanya mendorong implementasi proyek-proyek inovatif di tingkat tapak, tetapi juga menghasilkan model yang dapat direplikasi secara luas demi memperkuat kontribusi Indonesia dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
Empat proyek menerima pendanaan ini adalah Pengelolaan Sampah pada Bidang Teknologi Maggot dan Ayam ALOPE oleh Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Yang menargetkan pengolahan 12.840 ton sampah organik per tahun. Budidaya Udang Cerdas Iklim pada Bidang Sistem Budidaya Berbasis Energi Surya oleh PT Venambak Kail Dipantara di Nusa Tenggara Barat yang lebih signifikan menurunkan emisi dibanding metode konvensional.
Pengolahan Rempah Berkelanjutan pada Inovasi SIRKULA oleh PT Sinar Hijau Ventures di Maluku yang memanfaatkan limbah biomassa serta Dekarbonisasi Pertanian Padi pada Bidang Teknologi Advanced AWD oleh PT Jejak Enviro Teknologi di Jawa Barat yang berpotensi menurunkan emisi hingga 90 persen dan meningkatkan produktivitas.
Peter Rajadiston, Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris menambahkan, Inggris bangga mendukung ambisi iklim Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi multi pihak yang inklusif. Jadi Peter menyarankan pentingnya manfaat sosial bagi kelompok rentan, perempuan dan masyarakat lokal dalam setiap solusi iklim serta memastikan inovasi diuji dapat menghasilkan pembelajaran yang kuat untuk mendukung implementasi pada skala yang lebih besar.
“Kami melihat bahwa solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” kata Peter.
Direktur Utama BPDLH, Dr Joko Tri Haryanto, turut menekankan, penyaluran dana dilakukan dengan pendekatan result based financing. Pencairan dana akan dibagi dalam tiga tahap (20%, 60%, dan 20%) berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati.
“BPDLH memastikan setiap rupiah yang disalurkan harus menghasilkan dampak nyata pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran dari tahap pertama juga kami gunakan untuk menyempurnakan seleksi pada tahap kedua mendatang guna memastikan dampak yang lebih optimal,” kata Joko mengakhiri. (*Andi)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
