JAKARTA, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali meraih penghargaan dari Kemenkeu RI. Karena provinsi kepulauan ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun berturut-turut.
Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam acara Puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis 22 September 2022.
Opini WTP atau unqualified opinion adalah capaian tertinggi suatu entitas yang menyampaikan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK setiap tahun. Ada 4 kategori penghargaan diserahkan pada Rakernas, yakni penerima Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2021.
Opini WTP minimal 5 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan 2017 – 2021. Opini WTP minimal 10 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan 2012 – 2021. Opini WTP minimal 15 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan 2007 – 2021.
“Kita bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kepri, sudah bekerja sangat baik. Mengingat mencapai WTP 10 tahun berturut-turut bukan mudah, tapi kita telah membuktikannya. Kemenkeu pun mengakui ini dengan memberikan penghargaan kepada Pemprov Kepri,” kata Ansar.
Selain penyerahan penghargaan, acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 juga diisi dengan keynote speech oleh Menkeu Sri Mulyani, serta talkshow dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 22 Agustus 2022, berupa aneka lomba, webinar dan coaching clinic.
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan keynote speech membeberkan tahun ini semakin banyak Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP untuk laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah mendapatkan WTP.
“Bagi di pemerintahan pusat, ada 83 dari 87 Kementerian dan Lembaga mendapat Opini WTP. Ini bukanlah suatu pencapaian biasa. Sebab pencapaian dihadapkan pada pandemi Covid-19 dua tahun lalu,” ujar Sri.
Melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah, sambungnya, secara akuntabel, transparan, bertanggungjawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP.
Yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah dihadapi bangsa. Selain itu, tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara dengan baik di APBN maupun APBD.
“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana sangat tidak biasa, kita tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggungjawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” tutup Sri. (*juwono/humas)
