Rakornas di Istana Bogor, Presiden Beri Tiga Arahan pada BPKP dan Seluruh APIP

0
103
ARAHAN Presiden Joko Widodo (foto BPMI Setpres)

BOGOR, KABARTERKINI.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan tiga poin penting, menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tiga arahan ini untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif dan efisien.

“Saya ingin menegaskan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dari belanja itu sangat penting. Tetapi saya ingin mengingatkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Jokowi -biasa disapa- saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Mei 2021.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Sebab hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah masih relatif rendah. Sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai angka 24,6 persen.

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ucapnya.

Sementara poin penting kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal. Sehingga program direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, ia kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur, seperti bendungan atau pelabuhan tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan.

Atau tidak adanya akses jalan menuju pelabuhan baru dibangun. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program dilaksanakan dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu.

“Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” tuturnya.

Adapun yang ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data dikelola pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data. Sehingga program-program dijalankan pemerintah tepat sasaran.

“Akurasi data masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” imbuhnya.

Mengakhiri arahan, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, ia mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan. Sehingga kerjasama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan baik demi mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerjasama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi Covid-19,” pungkasnya. (*bpmi setpres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here