BATAM, KABARTERKINI.co.id – Kementerian ESDM baru-baru ini mengumumkan rencana kenaikan tarif dasar listrik. Kenaikan cukup signifikan, sehingga mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat Kota Batam.
Penolakan ini didasari karena tidak dilibatkannya masyarakat, serta dinilai tanpa pertimbangan matang. Informasi diterima, kenaikan tarif listrik ini akan berdampak pada 11 golongan penggunanya. Seperti, tarif rumah tangga golongan 1 (1.300 VA) atau tegangan rendah, tarif sebelumnya Rp1.054,62 per kWh akan naik menjadi Rp1.433,7 per kWh, selisihnya Rp380,1 per kWh atau naik sekitar 35 persen.
Tarif rumah tangga golongan rendah R1 (2.200 VA), sebelumnya Rp1.058,92 per kWh menjadi Rp1.442,11 per kWh, naik sekitar 35 persen. Rumah tangga R2 (di atas 2.200 VA hingga 5.500 VA), tarif sebelumnya Rp1.143,5 per kWh, menjadi Rp1.656,97 per kWh, naik sekitar 44 persen.
Sementara Aktivis Senior Batam yang juga praktisi hukum, Ir. Suparman mengatakan, kenaikan tarif listrik PLN Batam terlalu prematur. Sebab tanpa terlebih dahulu memperhatikan kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka.
“Kementerian ESDM maupun PLN Batam jangan menaikan listrik secara sembrono. Apakah ini sudah melalui persetujuan masyarakat atau DPR dan melalui regulasi yang benar?” kata Suparman, Selasa 9 Juli 2024.
Jadi ia meminta, wacana kenaikan listrik ini dibatalkan. PLN Batam dan Kementerian ESDM jangan hanya mendalilkan tarif listrik tidak naik sejak 2017, tetapi harus mengkaji secara menyeluruh.
“Dampaknya akan terasa kepada UMKM, perusahaan, dan nanti ujung-ujungnya ke masyarakat golongan bawah. Kami belum melihat ada mekanisme jelas dalam prosesnya. Kecuali negara kita ini negara komunis yang bisa sesuka hati pemerintah,” tegas Suparman.
Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86, Tain Komari atau akrab dipanggil Cak Tain, menilai, wacana kenaikan tarif listrik itu kurang tepat. Ia berpendapat, kenaikan ini akan menimbulkan inflasi.
“Listrik salah satu komponen produksi, baik untuk barang konsumtif maupun industri. Kenaikan ini juga akan mempengaruhi pembahasan UMK tahun depan. Yang pasti akan semakin alot karena tuntutan kenaikan tarif listrik cukup signifikan,” ujar Tain.
Selain itu, aktivis Batam lain, Yusril Koto berpendapat, kenaikan tarif listrik di Kota Batam terindikasi ada kaitan dengan Pilkada 2024 dan sarat kepentingan politik. Ia menduga ada aroma bagi-bagi jatah dalam pembahasan kenaikannya.
Salah satu Tokoh Masyarakat Kecamatan Bengkong Jasman, juga menyatakan dengan tegas menolak wacana ini. Menurutnya banyak UMKM dan pengusaha kecil di Batam akan keberatan dengan kenaikan tarif listrik.
“Tentu, UMKM paling merasakan dampaknya. Jangan berasumsi golongan 1300 VA keatas orang kaya dan mampu saja. Banyak diantaranya UMKM. Saya berharap Kementerian ESDM dan PLN Batam harus tunda kenaikan tarif listrik ini,” kata Jasman yang merupakan Ketua RW di Kecamatan Bengkong.
Sedangkan, pihak PLN Batam dihubungi melalui Bukti Panggabean selaku Vice President of Public Relations, belum menjawab konfirmasi dikirim. Apakah benar dalam waktu dekat ada rencana kenaikan tarif listrik di Kota Batam? (*ifan)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
