BATAM, KABARTERKINI.co.id – Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut kunjungan kerja Komisi IX DPR RI. Dalam penyambutan dengan wakil rakyat yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan itu, digelar pertemuan di ruang rapat Graha Kepri, Lantai V, Kota Batam, Senin 8 Agustus 2022.
“Atas nama Pak Gubernur dan masyarakat Kepri, saya mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra. Semoga kunjungan ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Kepri,” sambutan Adi Prihantara.
Tidak lupa, ia memaparkan secara singkat tentang geografis Provinsi Kepri. Yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan. Dengan memiliki dua kota dan lima kabupaten, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kota Tanjungpinang, menurutnya, difokuskan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan dan wisata Budaya Melayu. Kabupaten Bintan, sebagai pusat pariwisata internasional, industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan.
Kota Batam, sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kabupaten Karimun, sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata. Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata.
Ketua Tim Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, pihaknya menggelar kunker dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tiga provinsi, yaitu Kepri, Kalimantan Barat dan Provinsi Papua. Kunker ini, rangkaian reses ke-V masa sidang 2021/2022.
“Kunker di Kepri, kita akan menggali informasi realisasi program dibiayai APBN, memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian serta Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI,” kata Felly.
Terakhir, menurutnya, menyerap aspirasi masyarakat Kepri terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat serta mengevaluasi program kegiatan mitra diantaranya, Kementerian Kesehatan, Kementarian Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Harapan kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunker ini dapat menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa akan datang,” kata Felly mengakhiri. (*juwono/humas)
