NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPOM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Strategi Keamanan Pangan. Acara berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai, Kamis pagi 26 Februari 2021.
“Makanan dan obat-obatan memiliki nilai strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa,” sambutan Pj Sekda Natuna Hendra Kusuma. “Dimasa kini, peredaran barang konsumsi itu kian menjamur, sehingga perlu dibarengi dengan jaminan kesehatan dan izin edar.”
Jadi, sambungnya, perlu pengawasan, terutama para pembeli dari generasi muda. Karena makanan dan obat-obatan kurang sehat bisa mengganggu perkembangan otaknya.
“Kami sangat senang bisa melakukan Nota Kesepahaman dengan BPOM Kepri,” kata Hendra. “Nota kesepahaman ini memuat strategi intervensi keamanan pangan di Natuna, salah satu program prioritas nasional pada 2021.”
Kepala BPOM Kepri Bagus Heri Purnomo mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Natuna yang telah menerima kedatangan mereka. Kedatangan mereka, selain melakukan Nota Kesepahaman, juga membahas program nasional BPOM di Natuna.
“Sebelumnya kami sudah berkirim surat dengan Dinas Kesehatan Natuna terkait program nasional ini,” ungkap Bagus. “Kami mendapat informasi terkait usulan desa, sekolah dan pasar yang nanti jadi lokus pembinaan dan intervensi BPOM.”
Menurutnya, BPOM akan melaksanakan kegiatan dengan menyasar 7 desa, 28 sekolah, serta 1 pasar. Namun pihaknya masih terkendala transportasi ke kecamatan diluar Kota Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna.
“Apabila kami datang ke pulau-pulau itu, informasinya seminggu baru ada kapal kembali ke Kota Ranai,” papar Bagus. “Terus terang, kami terkendala masalah anggaran dan waktu.”
Sehingga ia berharap saran, pendapat serta solusi maupun alternatif lain untuk mengatasi masalah ini. Terus terang, program prioritas nasional terkait rencana intervensi keamanan pangan pada 2021 di Natuna terbagi dalam tiga program.
Bagus menegaskan, “Yang pertama, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), kedua Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB), dan terakhir Kemanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (KPJAS).” (*andi surya)
