Kabarterkini.co.id, Jakarta – Kasus global Covid-19 hingga saat ini telah mencapai angka 15,8 juta. Dengan angka kematian sebesar 640 ribu jiwa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut dan bekerja secara luar biasa dalam konteks manajemen krisis.
Demikian arahan Jokowi kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27 Juli 2020.
“Pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi, agar seimbang antara gas dan rem. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” ujar Jokowi dilansir dari BPMI Setpres.
Sementara, sambungnya, pembentukan Komite ini bukan berarti membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan kesehatan merupakan komponen tidak terpisahkan dari lanskap ekonomi negara. Maka itu, penanganan terhadap kedua sektor, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, harus berjalan secara beriringan dan terpadu.
“Perlu saya tekankan, tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19. Semua harus tetap bekerja keras. Komite adalah mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan,” tuturnya.
Kepala Negara kemudian sekali lagi menekankan penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,” ucapnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Jokowi juga meminta agar pengujian, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif.
“Jika masih ditemui kekurangan peralatan tes, mesin PCR, kapasitas lab, APD, dan peralatan rumah sakit segera bereskan. Komunikasi dengan rumah sakit, masyarakat, dan daerah harus dilakukan se-efektif mungkin,” kata Presiden.
Selain itu, penyerapan terhadap stimulus penanganan dampak Covid-19, ia meminta agar ditingkatkan dan dipercepat. Data diterima per 22 Juli lalu menyebut bahwa anggaran telah dialokasikan untuk hal tersebut baru terserap sebesar 19 persen. “Ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” pungkasnya. (*andy surya)
