NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Mendagri Tito Karnavian menilai, Natuna, salah satu kabupaten kepulauan di perbatasan Indonesia, sehingga pembangunannya harus mendapat dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena berharap dana APBD Natuna Rp1 triliun, jelas tidak mencukupi.
“Jadi perlu dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat membangun Natuna. Agar Natuna tidak seperti Pulau Sepadan dan Ligitan, lepas dari Indonesia,” kata Tito saat konferensi pers di lantai I Kantor Bupati Natuna, Jalan Baru Sisir, Bukit Arai, Ranai, Selasa 23 November 2021.
Tampak dalam konferensi pers, antara lain, Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Bupati Natuna Wan Siswandi, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar serta Danlanud Raden Sadjad (RSA) Ranai Kolonel (Pnb) Dedy I.S Salam.
Laut Natuna, sambung Tito, sangat rawan, karena terjadi klaim tumpang tindih, salah satu dengan Negara Tiongkok. Sebab Negara Tirai Bambu itu, mengklaim dengan nine dash line-nya. Sehingga harus diantisipasi sedini mungkin.
“Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia boleh di ambil negara luar. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak ingin kejadian lepasnya Pulau Sepadan dan Ligitan dari Indonesia terulang kembali,” tegas Kepala BNPP RI itu.
Sementara Tito dan Mahfud MD konferensi pers di Kantor Bupati Natuna, salah satu agenda kunjungan kerjanya di kabupaten perbatasan ini, selama tiga hari, dari Selasa 23 November hingga Kamis 25 November 2021.
Seusai konferensi pers, mereka beserta rombongannya akan berkunjung ke Kecamatan Pulau Laut. Kecamatan perbatasan Vietnam itu, terpisah dari Kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna. (*andi surya)
