Kabarterkini.co.id, Natuna – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dalam sambutan pembukaan Musrenbang Natuna, Selasa malam 3 Maret 2020 mengatakan, pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan ini, meningkat sebesar 5.95 persen pada 2019. Sebelumnya sebesar 4.48 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi itu masih diatas Pemerintah RI dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Otomatis, angka kemiskinan kabupaten berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah ini mengalami penurunan. Pada 2019 sebesar 4.42 persen, pada 2018 sebesar 4.68 persen.
Disamping itu, tingkat pengangguran pada 2019 sebesar 3.33 persen. Mengalami penurunan dibanding pada 2018, sebesar 3.52 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna mengalami peningkatan menjadi 72.63 persen pada 2019, pada 2018 sebesar 72.10 persen. Tingkat ketimpangan pembangunan diukur melalui gini ratio-nya, stabil diangka 0.33 persen sama dengan tahun sebelumnya.
“Saya berharap dengan pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjawab isu strategis telah ditetapkan bersama,” kata Hamid. “Yaitu, pembangunan berkeadilan gender, kualitas pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, pembangunan infrastruktur informatika E-Government, reformasi tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.”
Di sisi lain, Ketua DPW PAN Kepri itu, menceritakan tentang salah satu agenda Presiden RI Joko Widodo ke Amerika Serikat mengenalkan Natuna kepada Presiden Donald Trump.
“Insya Alloh, kedepan Natuna akan semakin maju,” katanya. “Cukup banyak rencana pemerintah pusat membangun kabupaten perbatasan ini.”
Misal, ungkap Hamid, rencana pembangunan Bandara Sipil dan Pelabuhan Samudera. Jadi ia optimis usulan Otonomi Khusus Kepulauan Natuna bakal terwujud. Melihat, program-program pembangunan dilakukan pemerintah pusat.
“Kajian pemekaran provinsi khusus serta proposalnya telah saya serahkan ke pemerintah pusat,” kata Hamid. “Dana kajian itu, dianggarkan dengan nama Dana Pengembangan Kawasan Natuna.”
Dana kajian dianggarkan dengan nama Dana Pengembangan Kawasan Natuna, menurutnya, menjadi multitafsir, alias bisa digunakan membangun atau memekarkan suatu wilayah. Sehingga Pemerintah Provinsi Kepri, setuju dan langsung tandatangan tentang program itu.
“Selama kegiatan untuk kepentingan Natuna, tidak masalah apapun namanya,” kata Hamid. “Tapi pihak provinsi sempat berujar, pandai Bang Hamid, kami terkecoh, tidak tahu dana pengembangan itu, untuk kajian pemekaran.”
Ketika menjadi provinsi khusus, paparnya, negara tidak perlu pikirkan anggaran pembangunan. Karena kabupaten perbatasan ini, mempunyai Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Dari anggaran itu, Natuna bisa membangun.
“Sekitar Rp2,3 triliun DBH Migas Natuna,” ungkap Hamid. “Sangat cukup membangun pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota perbatasan ini.” (*andy surya)
