Kabarterkini.co.id, Natuna – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natuna Zaharuddin, versi Ketua Umum-nya, Eddy Ganefo, meminta kepada pengurus dan anggotanya tidak mempersoalkan terjadi dualisme kepimpinan organisasi Kadin Indonesia di kabupaten perbatasan ini. Karena dualisme kepemimpinan, bukan hanya di daerah, tapi hingga ketingkat pusat.
“Tidak perlu kami berseteru atau bertikai,” timpal Ketua Kadin Natuna Erianto, versi Rosan P. Roeslani saat ditemui sedang ngopi bersama di Jalan Sihotang, Ranai, Jumat sore 6 Maret 2020. “Terus terang, kami bisa berjalan beriringan, mendukung roda pembangunan di daerah ini.”
Memang kata Erianto, biasa disapa Ujang Kecik, permasalahan dualisme kepimpinan ini, pernah ditanya pengurus dan anggotanya. Ia menjawab, tidak perlu dipersoalkan. Sebab urusan itu, ranah Kadin pusat.
“Tunggu saja hasil finalnya, Kadin versi siapa yang benar menurut aturan hukum,” kata Ujang Kecik. “Kalau yang benar versi Bang Deng (Zaharuddin) atau versi saya, kita lebur menjadi satu.”
Bang Deng mengamini pernyataan Ujang Kecik. Jadi kepada pengurus dan anggota, atau masyarakat, tidak perlu meributkan dualisme kepimpinan Kadin dari pusat hingga daerah. Jika salah satu menang dalam versi hukum nanti, di Natuna akan melebur menjadi satu Kadin Natuna.
“Kalau dua versi ini benar dimata hukum, apa salah kita bergerak bersama,” ungkap Bang Deng. “Jadi, jangan sampai dipersoalkan,” sambung Ujang Kecik lagi.
Ketua Kadin Kepulauan Riau (Kepri) Alfan Suheiri versi Eddy Ganefo, dilansir batamtoday.com, Rabu 4 Maret 2020, menilai tidak ada masalah, jika pengurus Kadin di Provinsi Kepri maupun di daerah lain menjadi dua kelompok. Yang mempersoalkan dua kelompok kepengurusan, hanya kaum kapitalis yang selalu mencari keuntungan.
Hal ini disampaikannya, menanggapi statmen Ahmad Ma’ruf Maulana, Ketua Kadin Kepri versi Rosan P. Roeslani saat konfrensi pers bersama karteker Kadin Natuna Erianto alias Ujang Kecil di Hotel Tren Central, Jalan Pramuka, Ranai, Selasa 3 Maret 2020.
“Kalau orang yang berpikir mencari keuntungan, seperti seorang Ma’ruf yang kapitalis itu, mungkin menjadi masalah,” kata Alfan.
Sebelumnya Ma’ruf pernah melaporkannya saat dilantik menjadi Ketua Kadin Kepri. Bahkan, di pusat juga pernah dilaporkan terkait dualisme kepimpinan Kadin, namun tidak ada masalah.
“Seharusnya makin banyak Kadin semakin bagus. Lembaga Kadin bukan mencari keuntungan, tetapi mengabdi untuk kepentingan negara, jangan cenderung monopoli,” tegas Alfan.
Saat ini, lanjutnya, berbagai pihak dari Kementerian di Republik Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Kadin di bawah kepemimpinan Eddy Ganefo. “Jadi tak ada masalah,” pungkasnya. (*andy surya)
