NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Postur APBD Natuna, dikutip dari Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD per 15 Maret 2026, menerangkan tentang Pendapatan Daerah, dari pagu anggaran sekitar Rp1 triliun atau tepatnya Rp1.043,20 miliar, realisasi sebesar Rp130,56 miliar atau 12,52 persen. Sebelumnya per 8 Maret 2026, realisasi sebesar Rp120,48 miliar atau pemasukan naik sekitar Rp10,08 miliar.
Rupanya pendapatan ini, sesuai tertera dalam portal Data SIKD, Pemerintah Kabupaten Natuna nomor ke-3 terbesar dari kabupaten dan kota lain se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan jabaran sebagai berikut:
1. Postur APBD Batam.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp4.184,42 miliar, realisasi Rp602,32 miliar atau 14,39 persen.
2. Postur APBD Bintan.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp1.022,53 miliar, realisasi Rp146 miliar atau 14,28 persen.
3. Postur APBD Natuna.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp1.043,20 miliar, realisasi Rp130,58 miliar atau 12,52 persen.
4. Postur APBD Karimun.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp1.124,56 miliar, realisasi Rp96,25 miliar atau 8,56 persen.
5. Postur APBD Tanjungpinang.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp900,56 miliar, realisasi Rp91,43 miliar atau 10,15 persen.
6. Postur APBD Kepulauan Anambas.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp794,21 miliar, realisasi Rp77,54 miliar atau 9,76 persen.
7. Postur APBD Lingga.
@ Pendapatan Daerah, dengan pagu anggaran Rp800,49 miliar, realisasi Rp35,01 miliar atau 4,37 persen.
Meskipun masuk nomor ke-3 terbesar pendapatan daerahnya, namun daya beli masyarakat Natuna mengalami kritis, dari memasuki Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriyah. Sehingga para pengusaha dari skala kecil hingga besar di Kota Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna berkeluh kesah dengan kelesuan ekonomi ini.
Yang jelas ekonomi kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini tidak berputar, karena sejumlah persoalan tidak tuntas di lakukan Pemerintah Kabupaten Natuna. Misalnya, utang pihak ketiga, khususnya penyedia jasa kontruksi alias kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan pada 2024 belum di bayar lunas.
Utang dua tahun lalu belum lunas, Pemerintah Kabupaten Natuna kembali meninggalkan utang proyek pada 2025. Masuk tiga bulan 2026, Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN Natuna tidak terbayarkan. Untungnya, kabupaten yang selalu di dengung-dengungkan sebagian masyarakatnya, “Bupati Baru Natuna Maju” ini, memiliki personel TNI/Polri cukup terbesar di Kepri.
Sehingga perputaran ekonomi sedikit terbantu, karena tunjangan personel penjaga pertahanan dan keamanan ini tidak pernah tersendat di bayarkan institusinya. Sementara masyarakat Natuna yang tergantung hidup dari APBD harus merayakan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriyah seadanya, tanpa baju baru dan panganan seperti biasanya.
Catatan: KABARTERKINI.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait mengenai Postur APBD Natuna yang dikutip dari SIKD per 15 Maret 2026, karena pemasukannya nomor ke-3 terbesar dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, kenapa ekonomi kawasannya kritis, terutama memasuki Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriyah. (*Andi)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
