kabarterkini.co.id, JAKARTA – “Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem dan peningkatan transparansi semata,” kata Presiden Joko Widodo. “Sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja lebih luas dapat didesain para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa itu.”
Demikian sambutan Jokowi -biasa disapa- saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, dilansir dari biro pers, media dan informasi setpres, Rabu 6 November 2019.
Pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang menurutnya masih dapat diupayakan dari dalam negeri. Misal, pacul, kenapa impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM sendiri? “Apakah negara kita sebesar ini, industrinya sudah berkembang, pacul pun harus impor? Ini tolong didesain,” ucap Jokowi.
Kebutuhan barang melalui impor, paparnya, memang lebih terasa mudah. Harga barang relatif lebih terjangkau. Namun, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor itu.
“Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa bisa jadi strategi membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang,” kata Jokowi.
Selain itu, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang pada akhirnya mengurangi defisit.
“Sehingga kemudian petakan mana dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang _assembly_ di sini, mana yang impor,” tuturnya.
Maka, Jokowi meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang lokal meski harga sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog,” ujarnya.
Bahkan, ingat Jokowi, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak produk-produk UMKM lokal masuk ke dalam e-katalog sehingga membuka akses pasar baru bagi mereka.
“Bahkan kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya masuk ke e-katalog. Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap dijamin tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat,” ucapnya.
Oleh karenanya, sebelum membuka Rakornas 2019 tersebut, Jokowi mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi optimal dan menyukseskan sejumlah visi pemerintah..Yaitu mendorong produk dalam negeri diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM.
“Sehingga akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus,” pungkasnya. (*andi surya)
