Kabarterkini.co.id, Natuna – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menggelar konferensi pers terkait hasil pertemuannya, didampingi Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Ketua STAI Natuna Umar, Ketua DPD KNPI Natuna Haryadi dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna Fadillah dengan sejumlah Kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu. Konferensi pers berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Natuna, Kamis pagi 6 Februari 2020.
Tampak hadir dalam acara, antara lain, Sekretaris Daerah Natuna Wan Siswandi, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Wakil Ketua I DPRD Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua II DPRD Jarmin Sidik, Ketua DPD KNPI Natuna Haryadi dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna Fadillah.
“Kami sudah menyampaikan keberatan warga Natuna, terkait ditetapkan Natuna sebagai wilayah observasi 238 WNI dari Wuhan, Tiongkok di Hanggar Barat Bandara Lanud Raden Sadjad Ranai, Ahad 2 Februari lalu,” kata Hamid. “Karena terlanjur ditetapkan, maka warga Natuna membuat enam poin tuntutan pada pemerintah pusat.”
Sementara warga Natuna keberatan dengan alasan, WNI dari Wuhan itu, takut membawa virus Corona. Mengingat Wuhan, tempat berkembang virus mematikan itu, dan belum ada obat penawarnya.
Lalu, enam poin apa saja tuntutan warga kabupaten kepulauan perbatasan ditengah negara Asean ini. Dari enam tuntutan dibawa langsung Hamid bersama rombongannya, hanya satu poin tidak bisa dipenuhi, berikut poin-poinnya:
1. Keinginan warga Natuna, agar Bupati Natuna bersama rombongan bertemu Presiden Joko Widodo, dengan sejumlah Kementerian Kabinet Indonesia Maju telah dipenuhi.
2. Keinginan warga Natuna, agar WNI dari Wuhan di pindah ke kapal perang, lalu karantina di lepas pantai, agar jauh dari permukiman penduduk tidak bisa dipenuhi, karena melanggar kebijakan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
3. Keinginan warga Natuna, agar Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Natuna membangun posko layanan kesehatan darurat dibeberapa titik, dipenuhi.
4. Keinginan warga Natuna, agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna, selama karantina berlangsung, sebagai jaminan kesehatan dan keamanan dipenuhi.
5. Keinginan warga Natuna, agar lain kali membuat kebijakan atau keputusan berdampak pada kesehatan masyarakat, Pemerintah RI wajib sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya, dipenuhi.
6. Keinginan warga Natuna akan membuat mosi tidak dipercaya pada pemerintah, tidak perlu dilanjutkan, karena enam poin pernyataan sikapnya telah dijawab.
Jadi Hamid, bersama rombongannya, berjumpa langsung sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan lainnya, yaitu:
1. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD.
3. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
4. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subantio.
5. Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto.
6. Rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI.
7. Siaran pers dengan sejumlah stasiun TV Nasional.
(*andy surya)
