Pemerintah Aktifkan Polisi Siber, Ketua Dewan Pakar SMSI: Silahkan!

0
352
SUASANA rapat internal

BANTEN, KABARTERKINI.co.id – Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Hendry Ch Bangun mempersilahkan rencana Pemerintah RI mengaktifkan atau memasifkan kembali Polisi Siber. Karena tidak akan mengganggu kinerja para wartawan bekerja di perusahaan media siber tergabung di SMSI.

“Rekan-rekan wartawan bekerja di perusahaan media siber sangat profesional. Mereka bekerja mengikuti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tidak masalah dengan aktifnya Polisi Siber,” kata Hendry saat rapat evaluasi Karya Jurnalistik akhir tahun di Hotel Marbella, Anyer, Banten, Ahad 27 Desember 2020.

Sehingga SMSI tidak khawatir dengan kebijakan itu. Menurutnya, sasaran Polisi Siber lebih pada media sosial. Sebab pers profesional tidak akan menyebarluaskan ujaran kebencian dan fitnah.

“Kita punya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006, Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) disahkan Dewan Pers pada 9 Februari 2011,” tegas Hendry.

Semua peraturan itu sudah dilaksanakan perusahaan media tergabung di SMSI. Jadi, timpal Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, tidak masalah dengan Polisi Siber. SMSI persilahkan pemerintah memgaktifkan atau memasifkan kembali Polisi Siber.

“Kita melakukan rapat evaluasi akhir tahun ini, akan dijadikan acuan perbaikan-perbaikan pada 2021. Secara khusus rapat menyoroti karya jurnalistik produk media siber anggota SMSI yang berjumlah 1.224 media,” sambung Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat M. Nasir.

Sementara, menurut Hendry, kualitas karya jurnalistik media anggota SMSI cukup baik, pelanggaran kode etik bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil. Pelanggaran itu antara lain, wartawan memihak dan kurang berimbang dalam pemberitaan, seperti ketika meliput pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

“Masih ada partisan. Saya sudah ingatkan itu. Kedepan, tidak boleh. Akan dipantau hal yang begini-begini ini,” kata Direktur Utama Siberindo.co tersebut.

Dari sisi karya jurnalistik, papar Hendry masih ada belum standar. Jumlahnya sekitar 5-10 persen. Dari sisi isi berita masih ditemukan berlebihan dalam jumlah obyek berita. Sehingga terkesan beritanya itu-itu saja.

“Kita melihat dalam menyajikan aktualitas berita, masih ditemukan beberapa media belum mampu menangkap keinginan pembaca. Kekurangan ini akan menjadi perhatian dalam program pendidikan dan pelatihan 2021,” pungkasnya. (*andi surya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here