PERUSAHAAN LUAR KUASAI PROYEK NATUNA, KENAPA? (1)

0
177
KANTOR Bupati Natuna

kabarterkini.co.id, NATUNA – Dari 136 paket proyek lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Natuna pada 2017, sekitar 62 paket proyek dimenangkan perusahaan kontraktor dari luar daerah. Padahal paket proyek lelang, dari nilai puluhan milyar hingga ratusan juta rupiah di “kuasai” perusahaan luar itu, sebagian sangat mampu dikerjakan perusahaan kabupaten kepulauan perbatasan di tengah Asean ini.

Kenapa perusahaan luar, dapat menguasai paket proyek lelang Natuna. Apakah mutu administrasi dan alat berat milik perusahaan lokal, tidak sama pada tahun sebelumnya? Sebab pada tahun sebelumnya, kontraktor lokal dominan mengerjakan proyek di kampung halamannya. Lalu, paket lelang apa saja, dimenangkan perusahaan luar. Berikut data paket proyek lelang di rangkum Info Nusantara, dari proyek yang belum mampu dilaksanakan kontraktor lokal, hingga proyek sangat pengalaman dikerjakan setiap tahun.

Dengan rincian: lelang Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri (Pembuatan Kapal Dinas Pemda). Satuan Kerja: Dinas Perhubungan Natuna. Pagu: Rp27.325.650.000. HPS: Rp27.325.606.000. Pemenang: PT Pelindo Marine. Alamat: Komplek Nagoya Permai Blok A Nomor 6 Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja Batam, Kepulauan Riau. Harga Penawaran: Rp26.888.000.000. Pemenang turun harga penawaran sebesar Rp437.606.000 atau sekitar 2 persen. Peserta lelang sebanyak 27 perusahaan. Pengumuman pemenang pada 10 Mei 2017.

Lelang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Kapal Dinas Pemda. Satuan Kerja: Dinas Perhubungan Natuna. Pagu: Rp200.000.000. HPS: Rp199.980.000. Pemenang: Indo Siptek Manajemen. Alamat: Jalan Bulevard Barat I.F-63, Kelapa Gading Barat, Jakarta. Harga Penawaran: Rp195.585.500. Perusahaan turun harga penawaran sebesar Rp4.394.500, atau sekitar 2 persen. Peserta lelang sebanyak 9 perusahaan. Pengumuman pemenang pada 5 Mei 2017.

Lelang Pelaksanaan Fisik Pembangunan Museum Kabupaten Natuna. Satuan Kerja: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna. Pagu: Rp4.578.000.000. HPS: Rp4.535.800.000. Pemenang: PT Monodon Pilar Nusantara. Alamat: Jalan TWK Hasyim Banta Muda Nomor 3 GP Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Harga penawaran: Rp4.373.589.058. Pemenang turun harga penawaran sebesar Rp162.210.942, atau sekitar 4 persen. Peserta lelang sebanyak 30 perusahaan. Pengumuman pemenang pada 28 Agustus 2017.

Lelang Pengawasan Pembangunan Museum Kabupaten Natuna. Satuan Kerja: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna. Pagu: Rp120.000.000. HPS: Rp119.955.000. Pemenang: PT Cosinus Engineering Consultan. Alamat: Jalan Adisucipto Gg Ihsan Nomor 42, Pekanbaru, Riau. Harga penawaran: Rp116.710.000. Pemenang turun harga penawaran sebesar Rp3.225.000, atau sekitar 2 persen. Peserta lelang sebanyak 9 perusahaan. Pengumuman pemenang pada 28 Agustus 2017.

Lelang Pemeliharaan Masjid Agung dan Komplek NGU Kabupaten Natuna. Satuan Kerja: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Natuna. Pagu: Rp650.000.000. HPS: Rp649.150.000. Pemenang: CV Pena Studio. Alamat: Jalan Tugu Pahlawan, Gg Kangkung Nomor 16, Tanjungpinang Kota, Kepulauan Riau. Harga penawaran: Rp644.150.000. Pemenang turun harga penawaran sebesar Rp5.000.000, atau sekitar 1 persen. Peserta lelang sebanyak 14 perusahaan. Pengumuman pemenang pada 8 Juni 2017.

Sementara, dengan banyak perusahaan luar kuasai paket proyek lelang di Natuna pada 2017, maka kebijakan ini bertentangan kebijakan Presiden Joko Widodo. Karena Jokowi -biasa disapa- malah pernah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar paket proyek infrastruktur di Kementerian di garap kontraktor lokal.

Jika dilaksanakan kontraktor lokal, peredaran uang di daerah semakin banyak. Pasalnya selama ini, arus uang masuk ke daerah hanya numpang lewat, setelah itu kembali masuk Ibu Kota Jakarta. “Saya ingin kontraktor lokal di berdayakan. Kalau terpaksa kontraktor nasional, maka di sub-kan ke lokal juga,” kata Jokowi di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu 6 Januari 2016, dilansir dari sindonews.com.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 100 ayat 1 tertulis, Pengadaan Barang dan Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.

Ayat 2, dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil.

Ayat 3, nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lain sampai dengan Rp2,5 milyar, diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil. (*andi surya)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here